JAKARTA, HARIANHALUAN.ID — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0 yang diinisiasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom). Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 dilakukan bersamaan dengan agenda Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, bertempat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).
Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, jajaran menteri kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, para kepala lembaga dan pemerintah daerah. Turut hadir Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah, Direktur Enterprise & Business Service Telkom FM Venusiana R., Direktur Digital Business Telkom Muhamad Fajrin Rasyid, serta pejabat pemimpin tertinggi instansi lainnya.
Presiden RI Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan, “Dalam rangka kita tingkatkan pemerintahan yang bersih, salah satu terobosan adalah melalui digitalisasi. Karena itu, saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan dari pada kelompok-kelompok kerja yang selama ini bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang hari ini menyelenggarakan peluncuran katalog elektronik versi 6.0. Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Seluruh transaksi semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai tanggal 1 Januari 2025.”
Katalog Elektronik Versi 6.0 hadir untuk mendukung misi Asta Cita pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya guna mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Sistem pengadaan ini terintegrasi mulai dari perencanaan, realisasi hingga pembayaran, sebagai wujud penyelenggaraan negara yang efisien dan transparan. Katalog Elektronik Versi 6.0 memiliki berbagai keunggulan, di antaranya kemudahan dalam proses pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK), pelaksanaan e-audit dan pemantauan secara real time untuk mendeteksi penyalahgunaan (fraud), memungkinkan pengguna untuk lebih cepat menemukan informasi yang dibutuhkan, serta gambaran besar tentang produk impor yang dapat disubstitusi dengan produk dalam negeri sebagai bagian dari upaya industrialisasi.
Sistem berbasis digital seperti Katalog Elektronik dapat memberikan berbagai manfaat dan dampak positif dalam implementasinya. Digitalisasi ini diyakini mampu memberikan penghematan anggaran yang signifikan dengan mengurangi hingga 20%-30% biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi hingga 40%-50%, termasuk pengurangan biaya cetak dokumen dan distribusi fisik, serta dapat menghemat dari segi waktu melalui otomatisasi proses.
Presiden juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari agenda besar transformasi digital. Sistem digital seperti Katalog Elektronik memberikan akses yang lebih terbuka terhadap informasi harga, memastikan kompetisi yang sehat, sekaligus mengurangi potensi korupsi. Pemanfaatan data melalui sistem pengadaan elektronik akan memungkinkan pemerintah merancang pengeluaran yang lebih strategis, sehingga dapat menghasilkan penghematan anggaran hingga 15%-20% melalui identifikasi kebutuhan yang lebih presisi.
