PADANG, HARIANHALUAN.ID — Sejumlah pekerjaan rumah (PR) sudah siap menanti pasangan Mahyeldi Ansharullah-Vasko Ruseimy yang pada Kamis (9/1) resmi ditetapkan KPU sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar). Kerusakan lingkungan yang berujung bencana menjadi satu dari sekian banyak persoalan yang belum mampu diselesaikan pemerintah daerah (pemda) pada periode sebelumnya.
Dalam hal ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar mengingatkan pasangan Mahyeldi-Vasko selaku pemegang mandat rakyat untuk setia berpihak kepada rakyat dan tidak berselingkuh serta berkompromi dengan keserakahan pengusaha maupun oligarki.
“Kita tentu tidak ingin tagline ‘Gerak Cepat untuk Sumbar’ yang digaungkan Mahyeldi-Vasko malah berubah menjadi gerak cepat untuk kehancuran Sumbar,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Wengki Purwanto dalam diskusi yang digelar Society of Indonesian Enviromental Journalist (SIEJ) Simpul Sumbar di LOCA Cafe, Kota Padang, Kamis (9/1).
Menurut Walhi, ada sejumlah kebijakan bermasalah oleh Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan pasangan Mahyeldi-Audy pada periode sebelumnya. Berbagai persoalan ini harus dievaluasi dan dituntaskan pasangan Mahyeldi-Vasko selama lima tahun ke depan.
Beberapa di antaranya seperti kebijakan sektor kehutanan, energi dan infrastruktur, komitmen pemulihan kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pencemaran kawasan laut, hingga bencana ekologis yang dilatarbelakangi masifnya pembangunan dan investasi yang mengabaikan kaidah-kaidah keseimbangan lingkungan.
Pada sektor kebijakan kehutanan, Walhi Sumbar menyoroti program perhutanan sosial yang klaim keberhasilannya selalu dibanggakan Mahyeldi dan Pemprov Sumbar dalam berbagai kesempatan.
