“Lalu, pengukuhan 2.000 duta keterbukaan informasi publik pelajar SLTA. Terakhir, hasil indeks keterbukaan informasi publik Sumbar tahun 2024 angka 75.03, meningkat dibanding tahun 2023 di angka 74.58,” ucapnya.
Sementara itu, kata Musfi Yendra, ada enam target KI Sumbar di Tahun 2025, di antaranya pembenahan sarana prasarana kantor KI Sumbar, peningkatan jumlah badan publik untuk monev, mempercepat penyelesaian sengketa informasi publik di bawah 100 hari kerja.
“Kerja sama dengan DPRD Sumbar untuk Sosper Perda keterbukaan informasi publik, satu PPID nagari dan kelurahan percontohan di seluruh kabupaten/kota, dan kerja sama penguatan keterbukaan informasi publik dengan PJKIP,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah menyampaikan, keterbukaan informasi publik adalah bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menyoroti peran media sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi yang transparan, kredibel dan mudah dipahami.
“Refleksi ini bukan sekadar evaluasi, tetapi juga langkah untuk membangun rencana bersama. Kami akan melibatkan media secara aktif dalam setiap program edukasi, agar keterbukaan informasi publik di Sumbar semakin merata hingga ke pelosok daerah,” ujarnya.
Dalam diskusi yang berlangsung santai namun penuh makna ini, para awak media yang tergabung dalam PJKIP mitra KI Sumbar memberikan masukan terkait tantangan yang mereka hadapi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah KI Sumbar dan Kominfotik yang selalu membuka ruang dialog seperti ini. Kolaborasi yang terjalin selama ini membuktikan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama,” kata Ketua PJKIP Sumbar, Almudazir didampingi Penasehat PJKIP Sumbar, Novrianto.
Pada kesempatan itu, Inisiator KI Sumbar sekaligus Pembina Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP), HM Nurnas juga menegaskan bahwa pentingnya pelaksanaan tugas KI dalam mendorong keterbukaan informasi publik.
