“Lebih dari 50 persen pasangan calon merasa tidak puas dengan hasil pemilihan. Dinamika seperti ini wajar, tetapi harus disikapi dengan profesional oleh penyelenggara pemilu dan pengawasan yang maksimal dari masyarakat,” katanya.
Dalam konteks ini, peran pemantau pemilu dan organisasi masyarakat menjadi semakin penting. Alni berharap mereka dapat memberikan catatan, kritik dan masukan terhadap pelaksanaan pemilihan, khususnya terkait penegakan hukum dan intensitas pengawasan. “Kami berharap masukan yang diberikan sifatnya kritis, positif, dan konstruktif. Dengan demikian, kualitas demokrasi kita dapat terus meningkat,” ujar Alni.
Alni mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus terlibat aktif dalam pengawasan pemilu. “Pemilu bukan hanya milik penyelenggara, tetapi milik kita semua. Mari kita kawal bersama agar demokrasi di Sumatera Barat semakin berkualitas,” ajaknya.
Pada sosialisasi ini, dua narasumber memberikan paparan penting terkait evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Narasumber pertama, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Vifner, membahas evaluasi penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa. Dan narasumber kedua, Benny Kharisma Arrasuli, mengulas secara mendalam evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Ia menyoroti pentingnya perbaikan dalam aspek teknis dan manajerial pemilu, termasuk koordinasi antara penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan lainnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Bagian Pengawasan Nurelida disebutkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat dan pemantau pemilu.
“Bawaslu ingin menjadi lembaga yang tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami perannya dalam menjaga demokrasi,” ujar Nurelida. (*)
