“Namun, Indonesia berhasil menggabungkan pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota secara serentak. Meski dalam perjalanannya, ada tantangan yang harus dihadapi, seperti pengujian kembali mekanisme pemilihan DPD RI oleh Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Khadafi.
la juga mengungkapkan bahwa di Sumatera Barat, terdapat lebih dari 17.000 TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang akibat berbagai dinamika yang terjadi. Meski demikian, ia mengapresiasi jalannya pemilu yang berlangsung relatif aman tanpa insiden besar yang mengganggu stabilitas daerah.
“Tidak ada kaca yang pecah, tidak ada batang yang menetes, dan tidak ada asap mengepul di Sumatera Barat. Jika pun ada dinamika, lebih banyak terjadi di ruang-ruang digital, seperti facebook, instagram, twitter dan youtube,” ucapnya.
Khadafi menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pemilu ke depan, terutama dalam memastikan pemutakhiran data pemilih yang lebih akurat. la juga menyoroti pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan sengketa pemilu, sebagaimana terlihat dalam minimnya gugatan dari Sumbar ke Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, Ketua DKP PWI Sumbar, Zul Effendi menyampaikan pemilu merupakan wujud kedaulatan rakyat untuk melahirkan pemimpin.
Ia menyampaikan, warga patut bersyukur karena Bawaslu memperoleh juara dua dalam hal keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat, walaupun partisipasi pemilih cukup rendah.
“Untuk itu, Bawaslu perlu masukan agar penyelenggaraan, pemilu ke depan dapat lebih baik,” ujar Zul Effendi.
Ia juga menyinggung terkait wartawan yang ikut dalam tim sukses Pilkada 2024, secara aturan ada dua pilihan bagi mereka, yakni cuti atau mengundurkan diri.
Hal ini dikatakan Zul, untuk menjamin sikap wartawan dalam pemberitaan yakni harus independen. (*)
