Teks Foto : Petani Pekandangan Gindo, mulai membajak sawahnya dengan menggunakan Traktor Sawah, beberapa waktu lalu.ALDI
PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID – Kuota pupuk urea bersubsidi untuk Padang Pariaman Pariaman tahun 2024 ini mencapai 10.045 ton. Angka tersebut naik dari 2024 yang hanya 5.305 ton atau hampir sama pada tahun 2023 yakni 10.209 ton.
“Besaran pupuk subsidi Pusat ini ditentukan berdasarkan persentase Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disusun bersama dengan penyuluh-penyuluh, kemudian diinput melalui aplikasi ERDKK dari Kementan,” kata Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (KP) Kab Padang Pariaman Ira Febrianti Senin, (3/1).
Ia menyampaikan, jumlah tersebut merupakan usulan yang diajukan oleh kelompok tani di Padang Pariaman, yang kemudian Pupuk tersebut disebar di Kios-kios pupuk resmi se Kabupaten.
“Insya Allah mencukupi kebutuhan Pupuk tahun ini dan mudah-mudahan produksi pertanian meningkat,” Ujar Ira Febrianti.
Sementara itu, pupuk NPK subsidi tahun ini juga meningkat yakni 11.415 Ton, sementara tahun 2024 hanya 4.842 Ton.
Selain menerima pupuk urea dan NPK bersubsidi, lanjutnya Padang Pariaman pada tahun ini juga menerima 2 Ton pupuk NPK Formula bersubsidi. Jumlah ini juga naik dari tahun 2024 yang hanya 1 Ton lebih.
Walaupun Kuota pupuk bersubsidi mencukupi di Padang Pariaman, Ira tetap menghimbau, agar petani selain mengunakan pupuk urea dan NPK agar membuat pupuk sendiri dalam bentuk pupuk kompos maupun pupuk kandang.
Dikatakan, Padang Pariaman saat memiliki sejumlah unit pengolahan pupuk organik yang tersebar di kecamatan yang dibina oleh Penyuluh pertanian.
Selain itu ia menyebutkan, untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 adalah Pupuk Urea Rp.2.250,-per Kg, Pupuk NPK per Kg; Rp.2.300,- dan Pupuk NPK untuk Kakao Rp.3.300,- per Kg.
Sementara itu, Kabag Perekonomian dan SDA Mulyadi menyebutkan, pada tahun 2025 ini, daerah Padang Pariaman mendapat subsidi dari pemerintah hanya tiga jenis pupuk yaitu Urea dan NPK dan NPK Formula.
Namun itu tergantung pada pasokan secara nasional, jika terjadi pengurangan jumlah maka akan berimbas juga pengurangan pasokan untuk Padang Pariaman.
“Makanya sangat diperlukan pengawasan dilapangan, agar masalah kelangkaan dapat teratasi,” sebut Mulyadi.
Kabag Mulyadi menyebut, ia akan melakukan pengawasan turun ke kios-kios se Kabupaten Padang Pariaman serta akan menginventarisir dan menindak setiap kios yang dianggap bermasalah.
“Kios yang bermasalah dalam pengawasan nantinya, akan di inventarisir oleh Dinas Pertanian dan KP,” jelasnya. (*)
