PADANG, HARIANHALUAN.ID — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar mengingatkan pasangan Mahyeldi-Vasko selaku pemegang mandat rakyat untuk setia berpihak kepada rakyat dan tidak boleh berselingkuh dan berkompromi dengan keserakahan pengusaha maupun oligarki.
“Kita tidak ingin tagline ‘Gerak Cepat untuk Sumbar’ yang digaungkan Mahyeldi-Vasko malah berubah menjadi ‘Gerak Cepat untuk Kehancuran Sumbar’,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Wengki Purwanto kepada Haluan, Rabu (19/2).
Menurut Walhi Sumbar, ada sejumlah kebijakan bermasalah Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan pasangan Mahyeldi-Audy pada periode sebelumnya yang harus dievaluasi dan mendesak untuk dituntaskan pasangan Mahyeldi-Vasko selama lima tahun ke depan.
Di antaranya adalah kebijakan pada sektor kehutanan, energi, dan infrastruktur; komitmen pemulihan kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pencemaran sampah laut; hingga bencana ekologis yang dilatarbelakangi masifnya pembangunan dan investasi yang mengabaikan kaidah-kaidah keseimbangan lingkungan.
Pada sektor kebijakan kehutanan, Walhi Sumbar menyoroti program perhutanan sosial yang klaim keberhasilannya selalu dibanggakan Mahyeldi dan Pemprov Sumbar dalam berbagai kesempatan.
Berdasarkan catatan Walhi Sumbar, hingga bulan Agustus 2024, Pemprov Sumbar telah memberikan hak pengelolaan kawasan hutan di areal seluas 300 ribu hektare bagi masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan hutan lewat skema perhutanan sosial.
