PADANG, HALUAN — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Transmigrasi (Kemendes PTT) tengah menyiapkan regulasi khusus terkait penyaluran dana desa di Sumatra Barat, dari pemerintahan nagari akan dialihkan ke jorong. Rencana itu mengapung lantaran jumlah selisih antara nagari dan jorong cukup berjarak.
Hal tersebut disampaikan oleh Mendes PDTT Halim Iskandar dalam kunjungan kerjanya ke Sumatra Barat Sabtu (11/12). Pihaknya tengah berjuang untuk meramu formulasi agar penyaluran dana desa untuk Sumbar bisa lebih proporsional dengan tidak lagi dialokasikan ke tingkat nagari tetapi pada jorong.
“Jumlah nagari di Sumbar sebanyak 923 sementara jumlah jorong sampai 2.000, karena itu kami tengah berjuang agar untuk Sumbar agar dana desa ini bisa diberikan kepada jorong, tidak desa atau nagari seperti sebelumnya. Agar penggunaan dana desa bisa lebih proporsional, ” kata Halim Iskandar.
Menurut Halim Iskandar, upaya menyiapkan regulasi terkait transfer dana desa langsung ke pemerintahan jorong tidak mudah. Bahkan Kemendes PDTT, katanya, telah mengkaji beberapa alternatif sebelumnya untuk menyerahkan langsung dana desa ke pemerintahan jorong.
Halim Iskandar menambahkan, alternatif itu diantaranya mengubah jorong menjadi setingkat desa sesuai undang-udang. Namun setelah ditinjau skema tersebut akan terbentur dengan banyak aturan dan harus melakukan perubahan struktur pemerintahan yang harus dilakukan.
Kemudian, Halim Iskandar melanjutkan, Kemendes PDTT juga mencoba alternatif pemekaran nagari atau jorong. Namun, juga sulit dilakukan karena akan banyak perangkat yang harus disiapkan, ditambah dengan kondisis saat ini masih dalam moratorium.
“Tetapi tidak jadi dilakukan karena sangat rumit. Karena itu kita cari solusi lain dan formulasinya tengah kita diskusikan,” ujarnya lagi.
Ia optimistis rencana tersebut bisa rampung dalam waktu dekat. Kemendes PDTT meminta dukungan dari seluruh pihak agar bisa segera terealisasi. “itu tidak akan mudah. Namun upaya tetap dilakukan dan mudah-mudahan bisa terealisasi secepatnya. Doakan semoga bisa terealisasi,” ujarnya.
Kemendes PDTT, sambung Halim Iskandar, menekankan agar pemanfaatan dana desa dijalankan dengan transparan dan tepat sasaran, dengan penguatan pendataan desa berbasis SDGs Desa. Sebab, katanya, dana desa belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Bapak Presiden sampai dua kali beliau bilang, dalam artian, kehadiran dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga masyarakat desa, utamanya warga kelas bawah, oleh karena itu dengan adanya fokus pembangunan berdasarkan SDGs Desa, maka output nya arah perencanaan pembangunan desa berbasis kondisi faktual di desa,” katanya.
Halim Iskandar menambahkan, maka ketika berbicara pembangunan di desa arah pembangunannya jelas, yaitu desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan di desa, desa layak air bersih dan sanitasi sampai pada desa berjejaring untuk pembangunan desa.
Hal tersebut, kata Halim Iskandar, juga diperkuat dengan perencanaan pembangunan desa dibahas melalui Musyawarah Desa (Musdes), dan tidak lagi berdasarkan keinginan kelompok atau elit tertentu. “Aktifitas pendataan ini menghasilkan data kondisi desa yang sebenarnya dan rencana aksi sebagai bahan diskusi liberartif dalam musyawarah desa. Sehingga perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan, dan ini penting,” ujarnya.
Berdasarakan laporan belanja pemerintah pusat Direktorat Jenderal Ditjen Perbendaharaan (DJPb) di Sumatra Barat hingga triwulan III 2021 Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp14,93 triliun atau 73,35 persen. Di mana secara umum realisasi belanja pemerintah pusat triwulan III 2021 mengalami pertumbuhan 2,05 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy mengatakan Pemprov sangat mendukung kebijakan pembangunan dari desa atau nagari karena akan menjadi penggerak utama pada masa depan sebab desa dan nagari adalah sumber pangan dan sumber SDM.
“Kami sekarang sedang berupaya menciptakan enterpreneur dari generasi muda di nagari. Namun tanpa desa atau nagari yang kuat hal tersebut sulit diharapkan. Karena itu perlu kerjasama semua pihak untuk mewujudkan pembangunan mulai dari desa atau nagari,” katanya.
Apalagi, sambung Audy, Sumbar juga mendapatkan anugerah bonus demografi yang berarti lebih 50 persen penduduk Sumbar merupakan generasi milenial atau usai kerja. Maka, penguatan desa dan nagari harus menjadi perhatian bersama, terlebih, tantangan dunia pekerjaan ke depan akan berbeda dengan kondisi hari ini. (h/mg-dar)
