Teks foto: Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah memimpin rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumbar membahas efisiensi anggaran, Sabtu (1/3). IST
PADANG, HARIANHALUAN.ID — Usai menghadiri pembekalan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah-Vasko Ruseimy langsung menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumbar, Sabtu (1/3).
Rapat ini digelar khusus untuk membahas tindak lanjut atas kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya melakukan belanja secara lebih bijaksana.
Selain itu, ia juga meminta agar penerapan program Green Province harus terus dimatangkan, yang tidak hanya fokus pada penanaman pohon, tetapi juga pada pengembangan gedung-gedung yang menggunakan energi baru terbarukan seperti geothermal.
“Pemprov Sumbar saat ini sedang menyusun kebijakan daerah terkait Green Province yang mengintegrasikan energi baru terbarukan dengan pemanfaatan hutan lindung sebagai bagian dari upaya kita menuju pembangunan yang ramah lingkungan,” ujar Gubernur.
Selain itu, ia juga menggarisbawahi perlunya meningkatkan sinergi antarpemerintah daerah, kementerian, dan lembaga-lembaga terkait untuk mewujudkan visi ekonomi hijau. Ia juga mendorong perangkat daerah untuk merencanakan program pembangunan yang mendukung pengurangan emisi karbon.
“Kita juga perlu terus meningkatkan kolaborasi dengan kabupaten/kota, salah satunya melalui pengembangan Nagari Kreatif Hub, yang bertujuan untuk memberdayakan potensi lokal dan meningkatkan kapasitas aparatur nagari/desa,” ujar Gubernur lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Wagub Vasko Ruseimy juga memberikan penekanan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak hanya fokus pada anggaran, tetapi juga pada peningkatan efektivitas kerja birokrasi.
“Kita harus memastikan bahwa efisiensi ini bukan hanya soal pengurangan anggaran, tetapi juga tentang memperbaiki kualitas dan meningkatkan efektivitas kerja birokrat kita,” ujar Vasko.
Sementara itu, PJ Sekda Sumbar, Yozarwardi Usama Putra menambahkan, kolaborasi antarpemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Mengingat keterbatasan sumber daya, ia juga menekankan pentingnya mencari sumber pendapatan baru, baik dari sektor swasta, perguruan tinggi, dan CSR perusahaan.
“Kita harus memaksimalkan potensi yang ada dan mencari mitra kerja baru agar pencapaian program bisa lebih optimal,” tutup Yozarwardi.
Turut serta dalam rapat tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ahmad Zakri; Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Arry Yuswandi; Asisten III Administrasi Umum, Andri Yulika; Inspektur, Kepala Bappeda, BPKAD, Bapenda, BKD, Biro Hukum, Biro Adpim, Biro PBJ, Biro Organisasi, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Terbitkan Surat Utang
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berencana menerbitkan surat utang berbasis obligasi dan sukuk untuk mendukung pembangunan Sumbar di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah. Obligasi dan sukuk bunga tersebut dapat dibeli oleh para perantau Minang yang banyak bermukim di Jakarta. Namun, di sisi lain, rencana ini dinilai riskan dan butuh kajian yang lebih komprehensif sebelum benar-benar dilaksanakan.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah meyakini, perputaran uang yang dihasilkan oleh para perantau Minang, terutama yang bermukim di Jakarta, bisa mencapai Rp12 triliun. Oleh karena itu, Mahyeldi hendak memanfaatkan potensi perputaran uang itu untuk pembangunan Sumbar.
“Mau tidak mau kami harus lakukan itu, karena ada potensi Rp12 triliun per tahun dari orang yang ber-KTP Padang, tapi uangnya ada di Jakarta,” kata Mahyeldi di sela-sela agenda retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2).
Ia mengatakan, sejak muncul surat edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu), Pemprov Sumbar harus mengefisiensi anggaran mencapai Rp140 miliar. Jumlah itu dipangkas dari biaya infrastruktur baik untuk pembangunan ataupun pemeliharaan.
Di Sumbar sendiri tidak hanya di tingkat provinsi yang melakukan efisiensi, namun juga di tingkat kabupaten/kota. “Kabupaten/kota ini udah mengeluh, sama kita, ada yang sampai Rp 80 miliar, kemudian sampai Rp 90 miliar, itu bagi kabupaten atau kota besar itu,” kata Mahyeldi.
Oleh karena itu, Pemprov Sumbar akan menggunakan penerbitan surat utang untuk menutupi kekurangan pembiayaan pembangunan. Terlebih, penggunaan sukuk dan obligasi juga telah digunakan oleh Pemprov Sumbar sejak masa pandemi Covid-19.
Mahyeldi yakin para perantau akan berminat membeli surat utang Pemprov Sumbar. Ia beralasan, hubungan antara Pemprov Sumbar dengan perantau yang ada di luar Sumbar cukup erat. (*)
