Secara rinci, pemanfaatan bansos meliputi bantuan PKH dengan realisasi Rp7,3 triliun, bantuan PIP Rp0,6 miliar, serta bantuan KIP Kuliah Rp156,3 miliar, bantuan Kartu Sembako Rp 10,3 triliun, dan BPJS Kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) JKN sebesar Rp7,7 triliun.
“Kalau pada tahun 2024, dua bulan pertama bansos sudah belanja Rp22,5 triliun, maka tahun 2025 ini, dua bulan pertama belanjanya sudah meningkat menjadi Rp25,9 triliun. Sekali lagi ingin saya sampaikan tidak diefisienkan, maka pencairan semua pelaksanaan anggaran penyaluran bansos sesuai dengan jadwal,” tutur Suahasil.
Selain itu, Suahasil menerangkan pemerintah juga menyiapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp503,2 triliun, dengan realisasinya mencapai Rp36,7 triliun atau sebesar 7,3 persen dari pagu dalam APBN hingga 28 Februari 2025.
Angka tersebut, lanjutnya, meningkat daripada 2024 yang hanya mencapai Rp496,7 triliun. Anggaran ini meliputi alokasi sebesar 31 persen untuk kementerian/lembaga (K/L) Rp 153,4 triliun. Lalu, sebesar 68 persen untuk non K/L mencapai Rp339,1 triliun, serta dua persen untuk transfer ke daerah (TKD) senilai Rp10,7 triliun.
“Ini dijalankan oleh berbagai macam kementerian, program Keluarga Harapan menjangkau 10 juta keluarga, Kartu Sembako 18 juta keluarga penerima manfaat, subsidi BBM, subsidi LPG, termasuk Dana Desa yang dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai,” tutur Suahasil. (*)
