PADANG, HARIANHALUAN.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) menggelar kick off Forum Satu Data Bencana Level Provinsi di Istana Gubernur Sumatera Barat pada Selasa (15/4).
Forum Satu Data Bencana merupakan wadah koordinasi multipihak pemangku kepentingan untuk berbagi data dan pertukaran pengetahuan untuk meningkatkan pengurangan risiko bencana. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, yang menegaskan pentingnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk perencanaan pembangunan serta kebijakan publik.
BNPB telah memiliki turunan peraturan terkait Satu Data Bencana melalui Peraturan BNPB (Perban) Nomor 1 Tahun 2023.
Sebelum pelaksanaan kick off meeting, Kepala Pusdatinkom BNPB Abdul Muhari, Ph.D. menemui Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, S.P untuk meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait Forum Satu Data Bencana.
Kapusdatinkom BNPB menyampaikan kepada Gubernur Mahyeldi urgensi diadakannya pembentukan Forum Satu Data Bencana sebagai langkah strategis dalam menyajikan data kebencanaan yang valid dan seragam antar instansi yang dapat digunakan sebagai dasar rencana pembangunan dan juga digunakan oleh lembaga-lembaga internasional.
Mahyeldi menyambut baik program ini dan mengutus Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat, Rudy Rinaldy untuk menjadi koordinator Forum Satu Data Bencana di ranah Minang.
Provinsi Sumatera Barat dipilih sebagai pilot project Forum Satu Data Bencana Level Provinsi di Indonesia karena provinsi ini memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam menghadapi kejadian bencana. Tercatat sejumlah kejadian bencana besar pernah melanda Sumatera Barat seperti gempa 7.9 SR di Padang Pariaman tahun 2009, gempabumi 7.3 SR di Kepulauan Mentawai tahun 2003, hingga banjir bandang atau galodo di Kabupaten Agam dan Tanah Datar pada tahun 2024.
