“Penataan tersebut mencakup perbaikan drainase, pembangunan taman kota, serta penyediaan trotoar,”sebutnya.
Terkait kemacetan, Pemko Padang berharap adanya pembangunan flyover. Seperti kawasan yang sering terjadi macet di antaranya adalah kawasan Pasar Alai, Simpang Lubuk Begalung, Bandar Buat, dan Simpang Durian Tarung.
“Kemacetan di kawasan tersebut perlu ditangani, agar aktivitas masyarakat tidak terganggu,” katanya.
Ditemui terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, menyatakan bahwa penanganan infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Ia menyebut pentingnya koordinasi dan komunikasi lintas instansi demi efektivitas program pembangunan.
“Untuk tahun ini Pemko Padang diminta untuk mendukung pembangunan flyover Sitinjau Lauik, peran kita bertanggungjawab atas pembebasan lahannya, dan kita mendapat bantuan DAK sebesar Rp15 miliar pembangunan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT). Kemudian melanjutkan normalisasi Sungai Batang Kandis, itu beberapa kegiatan di samping kegiatan lain seperti operasional, pemeliharaan jalan dan sungai,” Sebut Tri.
Ia menyebutkan bahwa Kota Padang telah mempunyai IPLT yang berada di Siteba, namun masih sistem konvensional dan akan dilakukan dengan sistem terpadu sehingga nantinya menghasilkan kompos sebagai bentuk pengelolaan sanitasi yang aman.
Dijelaskan, Kepala BWS V Sumatera, Naryo Widodo, menyampaikan terkait genangan air di beberapa titik di Kota Padang, bahwa penyebab utama adalah tersumbatnya saluran drainase akibat bangunan yang melanggar, seperti teras masjid yang mengambil badan jalan drainase.
