PADANG, HARIANHALUAN.ID— Evaluasi menyeluruh terhadap distribusi energi fosil, khususnya batu bara, di Sumatera Barat dinilai mendesak dilakukan.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI, Mulyadi, menyusul adanya dugaan manipulasi administratif dalam pendistribusian batu bara ke pembangkit listrik di wilayah tersebut.
Ia menyebut, laporan yang masuk menunjukkan adanya ketidaksesuaian data asal batu bara dalam dokumen resmi dengan fakta di lapangan.
“Batu bara yang masuk ke Sumbar dilaporkan berasal dari tambang A, padahal kenyataannya dari tambang B,” ungkap Mulyadi, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Minggu (20/4).
Menurutnya, kondisi ini patut menjadi perhatian serius karena menyangkut transparansi dan keabsahan sumber energi yang digunakan oleh pembangkit listrik maupun sektor industri di Sumbar.
Saat ini, Sumatera Barat masih bergantung pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama, yakni PLTU Teluk Sirih dan PLTU Ombilin.
Dalam konteks ini, akurasi asal-usul pasokan batu bara sangat penting untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi serta kualitas bahan bakar yang digunakan. Ketidaksesuaian asal batu bara juga dikhawatirkan menutupi praktik tidak bertanggung jawab di sektor hulu tambang.
