PADANG, HARIANHALUAN.ID— Sebanyak 655 anggota DPRD di Sumatera Barat (Sumbar), yang tersebar di tingkat provinsi dan 19 kabupaten/kota, dinilai belum maksimal menyampaikan gagasan serta kinerja mereka kepada masyarakat.
Minimnya komunikasi publik ini menimbulkan sorotan terkait akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya. Warga Kota Padang, Teguh, menyatakan sulit mendapatkan informasi terkait aktivitas legislatif, baik di tingkat kota maupun provinsi.
“Saya melihat sedikit sekali informasi yang sampai ke publik. Kalau ingin tahu, kita harus menggali sendiri,” ujarnya, Kamis (17/4).
Ia menilai, sebagian besar legislator baru aktif menyampaikan kegiatan mereka menjelang pemilihan umum.
“Mereka baru banyak tampil saat dekat pileg. Setelah pemilu, banyak yang menghilang,” tambahnya. Teguh menganggap pola ini sebagai upaya meningkatkan elektabilitas, bukan bentuk tanggung jawab komunikasi yang berkelanjutan.
Meskipun beberapa anggota dewan telah memanfaatkan media sosial atau media massa untuk menyampaikan kerja mereka, hal itu belum dilakukan secara merata. Publik pun merasa kesulitan untuk menilai kinerja para wakilnya secara objektif.
Teguh berharap seluruh anggota DPRD, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, lebih aktif dan konsisten menyampaikan hasil kerja mereka secara terbuka.
“Rakyat butuh tahu apa yang sudah diperjuangkan untuk kemajuan daerah, bukan hanya janji kampanye,” pungkasnya. (*)
