PEKANBARU, HARIANHALUAN.UD – Derap langkah parade defile pasukan gabungan di atas aspal runway apron parkir pesawat menjadi gambaran umum yang terlihat di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, pada Selasa (29/4) pagi. Biasanya, lokasi itu dipakai untuk memarkirkan jet tempur atau pesawat militer lainnya yang menjaga langit Indonesia di bawah jajaran Komando Operasi Angakatan Udara I.
Pasukan yang terdiri dari anggota personel mulai babinsa, bhabinkamtibmas, Yonif 132/BS, Yonko 462 Kopasgat, Lanal Dumai, Kikav 6/RBT, Yonarh 13/PBY, Lanud RSN, BPBD se-Provinsi Riau, Basarnas, Manggala Agni, Polhut, Komcad, Damkar, Pol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Tagana, PMI, Pramuka hingga dunia usaha mulai menempati posisi yang telah disiapkan.
Hentakan 1.409 pasang kaki putra-putri terbaik “Bumi Lancang Kuning” yang diiringi marching band militer itu menandai detik-detik dimulainya “Apel Gelar Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan” yang diinisiasi Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Riau melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Kepmenkopolkam No. 29 Tahun 2025.
Tak jauh dari barisan pasukan, sejumlah alutsista khusus penanganan karhutla juga disiapkan. Selain kendaraan taktis darat beserta perlengkapan canggih berbasis teknologi, dua helikopter water bombing dan dua helikopter khusus patroli berstiker “BNPB” pun bertengger di sana.
Pemimpin apel pun memasuki lapangan dan mulai memberi komando sikap sempurna kepada seluruh peserta. Tak lama setelah itu, inspektur apel beserta pendamping memasuki mimbar.
Dialah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Jenderal Polisi (P) Prof. Dr. Budi Gunawan, SH., M.Si., yang bertindak sebagai inspektur apel bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., dan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, MA., Ph.D., turut mendampingi.
Setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan dalam suasana khidmat, ketiga pucuk pimpinan tadi turun untuk memeriksa pasukan dengan menunggangi kendaraan jenis sport utility vehicle (SUV) khusus.
Lengkap sudah. Para aparat negara yang akan menjadi garda terdepan penanganan karhutla hadir membawa komitmen penuh sesuai yang instruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Melalui pengeras suara, Inspektur apel mulai memberikan amanat. Dalam seruan itu, Inspektur apel membawa pesan dari Presiden yang berisi pentingnya kekompakan, solidaritas dan kebersamaan antar kementerian/lembaga hingga dunia usaha dalam menumpas kebakaran hutan dan lahan, yang kerap menjadi persoalan tahunan di Provinsi Riau.
Inspektur apel juga menjelaskan bahwa, isu kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berhubungan dengan masalah lingkungan saja, melainkan juga dapat berdampak pada aspek kesehatan, ekonomi hingga geopolitik di suatu kawasan. Oleh sebab itu, sinergitas antar lembaga yang telah dicapai selama ini diharapkan dapat terus dilanjutkan dan lebih ditingkatkan lagi.
“Bapak Presiden berpesan kepada kita semua untuk terus mempertahankan capaian-capaian selama ini. Jangan sampai ada lagi kebakaran hutan dan lahan yang meluas, yang dapat menjadi isu internasional,” kata Budi Gunawan.
“Bapak Presiden juga memberikan perhatian besar terhadap isu-isu kebakaran hutan dan lahan. Karena dampaknya tidak hanya menyangkut pada aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat semata, namun juga berdampak pada aspek geopolitik kawasan,” imbuhnya.
Cek Alutsista
Mengakhiri arahan, Menko Polkam bersama Kepala BNPB dan Menhut melenggang ke sektor formasi alutsista. Ketiganya memeriksa kesiapan kendaraan taktis khusus yang dihadirkan oleh 10 instansi/lembaga.
Jika dirinci, kurang lebih ada 11 jenis kendaraan seperti truk pemadam kebakaran milik Damkar Provins Riau, truk water canon miik Polda Riau, mobil komando milik Manggala Agni dan BPBD, kendaraan personel, kendaraan taktis khusus pompa air, sejumlah motor trail untuk personel maupun yang dibekali dengan pompa berikut selang air.
Ada yang menarik perhatian. Dari sekian jenis alutsista yang dipajang, perhatian Menko Polkam dan Menhut tertuju pada sebuah kendaraan bernama Heavy Duty Water Transfer. Uniknya, kendaraan ini menggunakan rantai karet yang dapat menggilas trek tanah bergambut. Otomatis, kendaraan ini dapat menjelajahi medan yang terjal sekalipun tanpa khawatir roda penggerak selip.
Kendaraan yang dibekali mesin berkekuatan 205 tenaga kuda itu bahkan dapat dioperasikan secara manual termasuk menggunakan autopilot jarak jauh. Sesuai namanya, alutsista ini merupakan kendaraan pompa air dengan kapasitas 500 liter perdetik.
Bergeser dari barisan alutsista, ketiga pucuk pimpinan itu juga menyambangi beberapa booth yang memamerkan peralatan berbasis teknologi dan informasi seperti milik Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BNPB dan BMKG, beberapa jenis pompa air termasuk sejumlah model pesawat berbasis nirawak yang dapat memonitor titik api.
Desk Karhutla
Kehadiran personel gabungan lengkap beserta alat tempur itu menandakan komitmen Pemerintah Indonesia lebih serius dalam upaya menumpas karhutla tahun 2025. Seluruh aparat yang hadir dalam apel tadi kemudian menjadi bagian dari satgas khusus yang disebut “Desk Karhutla” bentukan pemerintah pusat dan daerah.
Sebagaimana menurut InPres Nomor 3 Tahun 2020, Desk Karhutla ini nantinya akan berada di bawah komando BNPB sebagai penanggung jawab. Selain itu, BNPB juga diamanahi oleh Presiden untuk memberikan dukungan pendampingan penanggulangan karhutla, kolaborasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat hingga memberikan dukungan Kementerian Kehutanan untuk penyelesaian tumpang tindih peraturan.
Kemudian untuk KemenPolkam memiliki tanggung jawab atas tertibnya pelaksanaan tugas-tugas keanggotaan Desk Karhutla berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pengarah dan Pengendali.
Tidak hanya berlaku di Provinsi Riau saja, desk karhutla ini juga akan dibentuk di wilayah lain seperti Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, yang selama ini menjadi kawasan prioritas penanganan karhutla, termasuk Kalimantan Timur sebagai satu provinsi dengan penanganan khusus.
“Di Indonesia ada enam provinsi prioritas penanganan karhutla dan ada satu provinsi penanganan khusus. Sampai akhir April ini yang telah menetapkan siaga darurat baru Provinsi Riau. Karena di daerah lain masih fokus untuk menanggulangi bencana hidrometerologi basah seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem,” ungkap Kepala BNPB, Suharyanto.
Menyinggung tugas pemberian dukungan pendampingan karhutla, BNPB akan mendukung mulai dari pendanaan hingga peralatan termasuk logistik yang dibutuhkan dalam operasi yang dilakukan oleh Desk Karhutla, baik satgas darat maupun udara. Dalam implementasinya, dukungan tersebut akan diserahkan kepada gubernur yang kemudian akan di-estafetkan kepada kabupaten/kota yang membutuhkan.
“Untuk wilayah prioritas akan diberikan kepada Gubernur Riau. Nanti kita lihat daerah mana yang membutuhkan kita beri dukungan. Untuk daerah lain, dalam waktu yang tidak akan lama minimal sama dengan Provinsi Riau bagi BNPB dalam memberikan dukungan,” jelas Suharyanto.
Selanjutnya, bersama Kementerian Kehutanan, TNI dan Polri, BNPB turut menjadi bagian dari perumusan kebijakan pengelolaan kawasan hutan dan lahan berbasis hukum. Aturan-aturan yang dikeluarkan tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pengelolaan lahan dan penegakan hukum.
Bagi siapa saja yang melanggar aturan seperti unsur kesengajaan dalam pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar maka satgas penegakan hukum akan memberikan tindakan tegas, bahkan mencabut izin penggunaan lahan sesuai aturan yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan.
“Perusahaan swasta dan individu yang melanggar aturan akan dilakukan penegakan hukum. Yang paling penting juga masyarakatnya yang terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan,” ungkap Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.
Selanjutnya, BNPB juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam kaitan pemberian dukungan berbasis teknologi seperti helikopter water bombing dan operasi modifikasi cuaca. Secara implementasinya, BMKG berperan sebagai penyedia data dan informasi berbasis teknologi satelit, kemudian unsur TNI yang memiliki kewenangan mengatur keamanan wilayah strategis militer.
“BMKG bertindak sebagai input data dan informasi sebagai dasar agar BNPB dapat memberikan dukungan tanggap darurat,” jelas Kepala BMKG Dwikorita Karnawati yang turut hadir.
“Dari BNPB nanti akan turun kepada Gubernur dan jajarannya. Sehingga kolaborasi ini tidak hanya antar lembaga dan pemerintah daerah, namun juga mesin-mesin kami yang bekerja terus menyuplai data dan informasi,” imbuhnya.
Pada akhirnya, dari seluruh rangkaian hajatan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai ikhtiar menekan angka kejadian karhutla di tanah air ini menjadi komitmen bersama. Pemerintah pusat optimis, formasi ini akan menjadi kolaborasi yang terpimpin dan terstuktur dengan baik sehingga penanganan isu karhutla dapat ditangani dengan baik melalui kerja yang nyata. (*)
