PASBAR, HARIANHALUAN.ID — Dodi San Ismail dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Yulianto sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Aula Kantor Bupati, Rabu (7/5).
Pelantikan drh Dodi San Ismail sebagai Pj Sekda dihadiri oleh Forkopimda, asisten, staf ahli, OPD, camat, ketua GOW dan stakeholder terkait lainnya.
Bupati Yulianto dalam arahannya mengucapkan terimakasih kepada Pj Sekda drh Dodi San Ismail. Bahwa dengan dilantiknya drh Dodi San Ismail sebagai Pj Sekda diharapkan kinerja OPD menjadi lebih baik lagi. PJ sekda ini juga sesuai dengan amanat peraturan presiden tentang penjabat sementara yang ditunjuk untuk menjalankan tugas sekretaris daerah ketika seorang sekretaris daerah berhalangan atau terjadi kekosongan jabatan.
“Karena ini penjabat sementara tentunya beberapa waktu yang akan datang kita akan melakukan seleksi terbuka untuk mendapatkan Sekretaris Daerah defenitif ,”katanya.
Ia melanjutkan, dengan dilantiknya Dodi San Ismail sebagai Pj Sekda agar dapat meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan kerja yang ada di perangkat daerah. Tentunya dengan berkoordinasi bersama para asisten.
“Apalagi saat ini Kabupaten Pasbar dengan kondisi defisit keuangan dan hal ini dapat menjadikan perhatian bagi kita semuanya,”ujarnya
Kemudian katanya, dengan defisit keuangan Ia berharap agar dapat memaksimalkan potensi anggaran dan potensi sumber pendapatan di Kabupaten Pasaman Barat.
“Saya yakin dan percaya jika pelaksanaan efisien ini kita memaksimalkan setiap kondisi defisien ini agar dapat dijalankan dengan baik. Selain itu saya juga berharap dengan dilantiknya Dodi San Ismail pada hari ini dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Berorientasi pelayanan atau akuntabilitas serta dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang memberikan dampak besar terhadap organisasi sehingga pelayanan bisa dimaksimalkan,”ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa kesuksesan seseorang dalam memimpin tidak melepas dari kerjasama semua pihak.
“Kita harus tanggap dan bertindak cepat terhadap isu atau fenomena yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Senantiasa menjalin komunikasi untuk seluruh komponen masyarakat termasuk juga para ulama dan tokoh masyarakat sehingga kebijakan yang diambil mendapat dukungan dari masyarakat sekaligus memiliki unsur kemaslahatan bersama,”katanya mengakhiri. (*)
