Oleh : Zahratul Aini (Mahasiswa Magister PPKn UNP
Era digital membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Di Indonesia, pendidikan politik menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital yang masif ini. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyampaikan pendidikan politik secara efektif kepada generasi milenial dan pemilih pemula yang cenderung menginginkan informasi yang cepat, efisien, dan menarik. Metode konvensional yang kaku sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, pendidikan politik harus bertransformasi dengan memanfaatkan media digital seperti televisi, radio, portal berita, dan platform media sosial agar pesan politik dapat tersampaikan secara kreatif dan inovatif, menjangkau masyarakat luas secara optimal
Namun, kemudahan akses informasi di era digital juga membawa risiko besar berupa penyebaran hoaks, disinformasi, dan polarisasi sosial-politik yang dapat mengancam kualitas demokrasi. Informasi yang tidak terverifikasi sering kali tersebar luas dan mempengaruhi opini publik secara negatif. Hal ini diperparah oleh algoritma media sosial yang cenderung memprioritaskan konten sensasional sehingga memperburuk polarisasi dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.
Selain itu, ketidaksetaraan akses teknologi dan rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat menjadi hambatan serius dalam pendidikan politik. Tidak semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan menyaring informasi politik yang benar dan berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan politik harus juga fokus pada penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai Pancasila, yang menanamkan semangat persatuan, toleransi, dan keadilan sosial sebagai landasan beretika dalam bermedia sosial dan berpolitik.
Pendidikan politik di era digital harus berperan sebagai penguat demokrasi yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan politik, tetapi juga keterampilan kritis dalam menganalisis informasi, memverifikasi fakta, dan berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses politik. Dengan demikian, pendidikan politik dapat menjadi benteng yang melindungi demokrasi dari ancaman disinformasi dan manipulasi digital, sekaligus mendorong partisipasi publik yang lebih luas dan berkualitas
Namun, di tengah tantangan, tersimpan pula potensi besar. Media digital menawarkan ruang tanpa batas untuk kreativitas dan inovasi dalam menyampaikan pesan politik. Generasi muda, yang tumbuh besar dengan internet dan media sosial, dapat dijangkau melalui format yang lebih menarik dan relevan, seperti video pendek, infografis interaktif, dan diskusi daring. Pendidikan politik harus berani keluar dari формализм kelas dan memanfaatkan kekuatan visual serta interaktif dari platform digital untuk menumbuhkan minat dan keterlibatan politik sejak dini.
Kunci keberhasilan pendidikan politik di era digital terletak pada penguatan literasi digital berbasis nilai. Bukan sekadar kemampuan menggunakan teknologi, melainkan kemampuan untuk berpikir kritis terhadap informasi yang diterima, memverifikasi fakta, memahami algoritma media sosial, dan beretika dalam berinteraksi di ranah digital. Nilai-nilai Pancasila, dengan penekanan pada persatuan, toleransi, dan keadilan sosial, harus menjadi kompas moral dalam berinternet dan berpolitik secara daring. Ini adalah benteng terkuat untuk melawan disinformasi dan polarisasi yang mengancam fondasi demokrasi kita.
Pendidikan politik di era digital tidak bisa lagi hanya menjadi transfer pengetahuan pasif tentang sistem pemerintahan dan hak kewajiban. Ia harus bertransformasi menjadi pembentukan kewarganegaraan digital yang aktif dan bertanggung jawab. Ini berarti membekali individu dengan keterampilan untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi daring, mengadvokasi isu-isu publik secara etis, dan menggunakan platform digital sebagai alat untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam proses politik secara lebih transparan dan akuntabel.
Secara keseluruhan, tantangan demokrasi di era digital menuntut pendidikan politik yang inovatif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem pendidikan politik yang mampu menjawab tantangan zaman, menjaga keutuhan demokrasi, dan membangun generasi yang cerdas politik serta melek digital demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Era digital menghadirkan tantangan signifikan bagi pendidikan politik di Indonesia, terutama dalam mengatasi disinformasi, polarisasi, dan rendahnya literasi digital. Namun, mereka juga melihat peluang besar dalam memanfaatkan teknologi untuk mentransformasi pendidikan politik menjadi lebih relevan, inklusif, dan menarik, khususnya bagi generasi muda. Kunci keberhasilan terletak pada penguatan literasi digital berbasis nilai, pengembangan kewarganegaraan digital yang aktif dan bertanggung jawab, serta kolaborasi yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan. Pendidikan politik di era digital harus mampu membekali warga negara dengan kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan berpartisipasi secara etis dalam proses demokrasi daring maupun luring. (*).
