BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.ID- Hingga pertengahan Mei 2025, Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Bukitinggi telah melayani 17 ribu lebih warga. Sedangkan pada 2024 lalu, MPP Bukittinggi telah melayani 60 ribu lebih warga pada sejumlah counter layanan yang ada di MPP.
“Alhamdulillah MPP Bukittinggi menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan dan layanan administrasi lainnya,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bukittinggi Ahda Hidayat, ketika menerima kunjungan kerja lapangan Komisi I DPRD Bukittinggi, Jumat (16/5).
Dikatakannya, MPP Bukittinggi merupakan tempat terintegrasinya berbagai layanan publik. Pelayanan yang diberikan terintegritas antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bukittinggi.
Adapun jenis pelayanan yang diberikan diantaranya adalah pelayanan dasar, perbankan, pertanahan, pajak, serta perizinan yang kesemuanya itu digabungkan dalam satu lokasi.
Saat ini terdapat 19 counter pelayanan dengan 115 jenis layanan yang dapat melayani rata rata 300 orang per hari. Counter layanan yang ada tersebut ditempati oleh instansi vertikal, BUMN/BUMD dan SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi.
“MPP Kota Bukittinggi terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik. Cukup banyak inovasi yang telah dilakukan dan terintegrasi dengan pusat,” kata Ahda Hidayat.
Menurutnya, beberapa kebutuhan yang cukup penting bagi DPMPTSP diantaranya adalah pengadaan genset, peningkatan kapasitas SSD pada sarana komputer, pemenuhan biaya pemeliharaan kantor, penyediaan sarana layanan pendaftaran haji, penyediaan sarana balai nikah gratis, dan usulan peningkatan status counter bank nagari dari payment poin menjadi kantor kas.
Ketua Komisi I DPRD Bukittinggi Dedi Fatria mengapresiasi layanan terintegrasi MPP Kota Bukittinggi. Menurutnya, keberadaan MPP harus menjadi tempat pelayanan yang baik dan maksimal. Karena berbagai jenis layanan dapat diurus pada satu gedung yang didalamnya terdapat banyak instansi.
“Kami apresiasi keberadaan dan pelayanan di MPP ini. Kedepan tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Salah satunya, bagaimana SKPD lain bisa mengisi counter yang ada dan memperluas pelayanan,” kata Dedi Fatria.
Dikatakannya, kunjungan kerja lapangan yang dilaksanakan ini terkait fungsi kedewanan, khususnya fungsi pengawasan di bidang pemerintahan.
DPMPTSP Kota Bukittinggi kata Dedi Fatria merupakan salah satu mitra kerja dari Komisi I DPRD. Untuk itu Komisi I DPRD ingin melihat pelayanan yang diberikan dan pelayanan yang ada di MPP saat ini.
Melalui kunjungan kerja yang dilakukan diharapkan adanya sinergitas pelaksanaan tugas dalam pembangunan daerah dan pelayanan pada masyarakat.
“Kita tentu berharap keberadaan MPP ini dapat terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” ucap Dedi Fatria.
Ketua DPRD Bukittinggi Syaiful Efendi yang turut ikut mendampingi kunjungan kerja Komisi I tersebut menyampaikan apresiasi atas layanan yang tersedia di MPP Bukittinggi. Beberapa kendala atau kebutuhan yang disampaikan, tentu akan diupayakan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi dan terealisasi kedepannya.
“Tentu akan ada pembicaraan lanjutan dengan pemerintah daerah, bagaimana kebutuhan yang diimpikan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di MPP ini bisa kita realisasikan di tahun yang akan datang,” ujar Syaiful.
Anggota Komisi I DPRD Bukittinggi yang hadir dalam kunjungan lapangan ini diantaranya adalah Dedi Fatria, Yerry Amiruddin, Arnis Malin Palimo dan Shabirin Rahmat. (*)
