Selain menyoroti minimnya transparansi, Harmen juga mengkritik lemahnya peran Dewan Pengawas dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam mengawasi proses tersebut.
Ia menilai kedua lembaga tersebut seharusnya lebih aktif menjalankan fungsi kontrol agar tidak terjadi penyimpangan.
Sebagai tindak lanjut, Harmen mendesak Pemkab Padang Pariaman untuk melakukan evaluasi total terhadap proses seleksi direksi. Ia juga mengusulkan agar dilakukan audit independen terhadap keuangan dan kebijakan Perumda Tirta Anai dalam dua tahun terakhir.
Jika tidak ada langkah konkret, ia mengaku siap melaporkan kasus ini ke KPK atau Ombudsman RI. (*)
Laman 2 dari 2
