HARIANHALUAN.ID – Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya hari ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja RSUD Kota Padang yang dinilai tidak memadai. Pasalnya, sebuah kasus penolakan pasien yang membutuhkan pertolongan pertama diduga telah menyebabkan pasien meninggal dunia.
Hal ini terjadi kemungkinan karena belum terlaksananya program utama Wali Kota Padang, Fadly Amran terkait BPJS gratis untuk semua warga. Sehingga di RSUD Rasidin Padang, ada warga yang tidak bisa terlayani dengan baik. Bahkan diduga sampai tidak mendapatkan perawatan dan sampai meninggal dunia.
Menurut Rachmad Wijaya kejadian ini sangat memprihatinkan dan menunjukkan bahwa RSUD Kota Padang belum memenuhi standar pelayanan yang diharapkan. Oleh karena itu, Rachmad meminta Walikota Padang Fadly Amran untuk memecat Direktur RSUD Kota Padang dari jabatannya.
Kasus ini menunjukkan bahwa ada kegagalan sistemik dalam pelayanan kesehatan di RSUD Kota Padang. Kami tidak bisa membiarkan kejadian seperti ini terus berulang. Oleh karena itu, kami meminta Walikota Padang untuk memecat Direktur RSUD Kota Padang yang bertanggung jawab atas kasus yang viral terhadap pelayanan di RSUD KotabPadang
Tuntutan
( Rachmad Wijaya ) juga meminta agar DPRD Kota Padang melakukan investigasi lebih lanjut terhadap kasus ini dan menemukan solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Kota Padang.
“Pemko harus menyegerakan program BPJS gratis yang digaungkan pada saat masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang,” ucapnya.
Ia berharap semoga dengan adanya desakan ini, RSUD Kota Padang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mencegah kejadian serupa di masa depan. (*)
