SOLOK SELATAN, HARIAN HALUAN.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Solok Selatan memberikan pandangan kritis sekaligus apresiasi terhadap kinerja 150 hari AKBP M. Faisal Perdana, S.I.K sebagai Kapolres Solok Selatan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Umat HMI Cabang Solok Selatan, Habil Alansyah, dalam keterangannya kepada Harian Haluan, Sabtu (7/6/2025).
Setelah terjadinya insiden tragis polisi tembak polisi yang sempat mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di Solok Selatan, Kapolri menunjuk AKBP M. Faisal Perdana sebagai Kapolres baru untuk memulihkan situasi dan menata kembali kepercayaan masyarakat.
Habil menilai, meski masih ditemukan aktivitas penambangan ilegal di beberapa titik wilayah Solok Selatan, namun langkah tegas Kapolres AKBP M. Faisal Perdana di 150 hari kerja dalam beberapa waktu terakhir layak diapresiasi.
“Setelah penyerahan tongkat kepemimpinan, AKBP M. Faisal Perdana telah menunjukkan komitmennya dengan menangkap sejumlah pelaku tambang ilegal yang masih nekat beroperasi,” ungkap Habil.
Salah satu tindakan nyata yang diapresiasi HMI, kata Habil, adalah penyitaan satu unit kapal lanting pada 16 Mei 2025 lalu, yang diduga digunakan dalam aktivitas tambang ilegal (illegal mining) di Jorong Pulau Karam, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari.
Lebih lanjut, HMI Cabang Solok Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kinerja kepolisian, terutama dalam penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
“Kami menilai, harus ada pembersihan dari oknum-oknum yang justru menjadi pelindung bagi aktivitas tambang ilegal ini. Jika tidak, maka kinerja aparat akan terus tercoreng dan Solok Selatan akan terus dirugikan,” tegasnya.
Sebagai organisasi mahasiswa yang kritis dan peduli terhadap isu kemasyarakatan, HMI menyampaikan harapan besar kepada AKBP M. Faisal Perdana agar mampu menjaga keamanan dan ketertiban wilayah serta memberantas segala bentuk kejahatan yang meresahkan warga.
“Jika dalam perjalanan ke depan tidak ada perubahan signifikan, maka kami tidak segan-segan menuntut pengunduran diri Kapolres karena gagal menjaga integritas wilayah hukum Solok Selatan,” pungkas Habil.
Dengan pernyataan ini, HMI menempatkan diri sebagai mitra kritis dalam proses pengawasan dan kontrol sosial terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah. (*)
