Oleh Prof. Asrinaldi A
Dosen Ilmu Politik dan Studi Kebijakan UNAND
Sudah menjadi kebiasaan dalam pemerintahan, presiden atau kepala daerah melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpinnya. Apakah kebijakan yang dibuat sudah sesuai arahnya dan dapat menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan program tersebut sesuai dengan rancangan yang dimasukan ke dalam rencana kerja pemerintah baik dalam RKPD selama setahun mapun dalam RPJMD selama lima tahun.
Menyadari pentingnya evaluasi pelaksanaan program 100 hari ini, pasangan Wali Kota Padang dan Wakil Wali Kota Padang Fadly Amran-Maigus Nasir (FA-MN) memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian kepada program unggulan yang dilaksanakannya selama 100 hari kerja sejak dilantik.
Mengapa harus masyarakat yang menilai? Jelas, karena masyarakatlah yang menerima manfaat langsung dari program unggulan tersebut. Apalagi program-program yang terkait dengan pelayanan wajib dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan permukiman, keamanan dan ketertiban dan sosial memang terkait dengan masyarakat.
Oleh karena itu, sudah sepatutnya program 100 hari pertama pasangan (FM-MN) ini dievaluasi untuk mendapatkan masukan guna membuat dan memperbaiki kebijakan yang sudah dibuat pemerintah kota.
Capaian Program
Merujuk pada hasil survei ini, sepertinya euforia dukungan masyarakat kepada walikota dan wakil walikota Padang berkorelasi dengan kinerja pasangan ini. Ini dapat dilihat dari tingkat kepuasaan terhadap wali kota dan wakil wali kota yang tinggi dengan capaian 79,7%. Tentu penilaian ini awal yang baik dalam rangka mendukung program unggulan selama lima tahun ke depan.
Tentu saja, penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja wali kota dan wakil wali kota ini adalah bentuk persepsi masyarakat berdasarkan pada apa yang mereka lihat, dengarkan, pikirkan dan alami terkait dengan program unggulan yang dilaksanakan pemerintah kota.
