JAKARTA, HARIANHALUAN.ID- Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tingginya angka pengangguran serta belum terselesaikannya permasalahan yang dihadapi para pengemudi ojek online (ojol)pada pidato pembukaan Rapat Paripurna IV Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (24/6/2025).
Permasalahan lain, kata Puan, juga masih belum terselesaikan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), pertumbuhan ekonomi, oplosan gas bersubsidi, pelaksanaan evakuasi WNI di negara konflik, hingga posisi duta besar Indonesia yang belum terisi.
“DPR RI dan pemerintah memiliki tugas dan fungsi konstitusional agar dapat mewujudkan pembangunan nasional yang dapat dinikmati oleh rakyat,” katanya.
Menurut Puan, pembangunan nasional bukan hanya membangun gedung-gedung, bendungan, jalan, dan pembangunan fisik lainnya, tetapi juga menyediakan pelayanan bagi rakyat, mengatur kehidupan rakyat dalam bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, dan religius.
“Keberhasilan kita dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut harus dapat dilaksanakan oleh; dapat dirasakan oleh rakyat, yaitu apakah rakyat merasakan pelayanan yang diberikan negara semakin baik, fasilitas untuk aktivitas rakyat semakin maju, rakyat beraktivitas dengan nyaman dan tentram, rakyat dapat membangun kehidupannya untuk sejahtera dan lain sebagainya,” katanya.
Pada intinya, tambahnya, rakyat merasakan negara menangani kehidupan rakyat agar lebih baik. Puan juga menjelaskan bahwa DPR bakal melanjutkan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang terdiri atas tiga RUU usul DPR RI, tiga RUU usul pemerintah, dan dua RUU daftar kumulatif terbuka.
“Tujuh di antaranya adalah rancangan undang-undang carry over dari periode keanggotaan DPR RI sebelumnya. Pembentukan suatu undang-undang tidak terlepas dari perspektif kepentingan para pihak yang diatur dalam undang-undang,” katanya.
Menyoal tantangan perekonomian global tahun depan, Puan mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi situasi yang dinamis dan tidak menentu akibat konflik geopolitik, geoekonomi, dan perekonomian global yang tidak kondusif.
Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional. Di satu sisi, Paun mengaku akan mencermati agar kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam APBN selalu memenuhi prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Diketahui, rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh para Wakil Ketua DPR RI, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. (*)
