PADANG, HARIANHALUAN.ID — Maraknya kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman dalam beberapa waktu terakhir kembali menjadi sorotan publik. Lebih dari sekadar persoalan hukum, berbagai kejadian ini dinilai sebagai sinyal melemahnya tatanan adat dan nilai-nilai sosial masyarakat Minangkabau.
Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi PAN, H. Arisal Aziz, menegaskan bahwa meningkatnya tindak kriminal di daerah tersebut merupakan pekerjaan rumah besar bagi seluruh elemen masyarakat. Ia menyoroti bahwa salah satu akar persoalan adalah tidak berfungsinya lagi peran tungku tigo sajarangan sebagaimana mestinya.
“Tungku tigo sajarangan — niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai — dulunya memiliki peran sentral dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan konflik secara adat. Kini, peran itu mulai melemah, bahkan nyaris hilang di banyak nagari,” ujar Arisal saat diwawancarai, Kamis (27/6/2025).
Menurutnya, melemahnya peran lembaga adat membuka ruang bagi penyimpangan perilaku, konflik sosial, hingga tindakan kriminal. Padahal, sistem sosial masyarakat Minangkabau secara historis terbukti kuat dan mampu menjaga ketertiban jauh sebelum hadirnya sistem pemerintahan modern.
Ia mencontohkan bahwa dalam banyak kasus kriminal, pelaku umumnya berasal dari kalangan usia muda yang tumbuh di lingkungan minim pengawasan sosial.
“Ketika anak kemenakan tak lagi dipegang oleh mamak, alim ulama tak didengar, dan cadiak pandai tak dihormati, maka runtuhlah sendi-sendi masyarakat,” tegasnya.
Untuk itu, Arisal mendorong pemerintah daerah mengambil langkah konkret dalam merevitalisasi fungsi pemangku adat dan tokoh masyarakat. Ia menyarankan agar pemerintah menginisiasi musyawarah bersama dengan unsur KAN (Kerapatan Adat Nagari), lembaga keagamaan, dan organisasi kepemudaan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ini soal budaya dan nilai sosial yang harus dibangun kembali secara kolektif. Kalau tungku tigo sajarangan bisa duduk bersama lagi, saya yakin angka kriminalitas bisa ditekan secara signifikan,” lanjutnya.
