PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pengamat Politik Universitas Negeri Padang (UNP), Reno Fernandes menilai, keputusan MK yang mengubah sistem pemilu untuk 2029 justru menciptakan ketidakpastian dan bukan solusi substantif untuk perbaikan demokrasi.
Menurutnya, kebijakan yang baik bukan kebijakan yang selalu diganti, melainkan kebijakan yang dilaksanakan dengan baik. Konsistensi dalam hal ini jauh lebih penting.
Oleh sebab itu, perubahan sistem secara tiba-tiba menurutnya justru akan menghambat proses konsolidasi demokrasi yang telah berjalan. Ia menyayangkan alih-alih menyempurnakan sistem yang ada, justru kebijakan lama diganti sebelum sempat dievaluasi dengan tuntas.
“Pemilu serentak dibuat dengan alasan agar pemilu tidak terlalu sering dan publik tidak jenuh. Tapi sekarang malah dipecah dua lagi. Ini hanya soal format, tidak menyentuh substansi,” katanya.
Reno menganggap bahwa perubahan kebijakan tanpa riset yang kuat dan pemahaman publik yang memadai justru berpotensi mengacaukan tata kelola pemilu ke depan. Tidak ada riset kuat yang menunjukkan bahwa masyarakat jenuh dengan pemilu serentak. Bahkan, ia melihat partisipasi tetap tinggi. “Jadi, keputusan MK ini menurut saya bukan solusi terbaik,” tuturnya.
Ia menambahkan, sistem yang baik adalah sistem yang dievaluasi, diperbaiki secara bertahap, bukan diganti secara drastis. Evaluasi seharusnya dilakukan terlebih dulu, untuk mengetahui mana yang perlu diperbaiki dari sistem yang lama. Kalau langsung diganti, artinya sama saja seperti mengulang dari nol. (*)
