PADANG, HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memastikan kelanjutan proyek strategis nasional Jalan Tol Padang–Pekanbaru masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Meski demikian, sejumlah kendala sosial dan teknis masih membayangi percepatan pengerjaan proyek infrastruktur tersebut.
Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Era Sukma Munaf, menjelaskan bahwa pengerjaan jalan Tol Padang–Pekanbaru terbagi ke dalam tiga paket. Dua di antaranya telah berjalan dan berada dalam tahap pelaksanaan, dengan pendanaan berasal dari Japan International Cooperation Agency (JICA).
“Termasuk pembangunan terowongan sepanjang kurang lebih lima kilometer yang menembus kawasan perbukitan. Ini merupakan salah satu konstruksi teknis tersulit di segmen tersebut,” kata Era Sukma saat ditemui Haluan di ruang kerjanya, Jumat (18/7/2025).
Namun, satu paket lainnya yang melintasi wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi tantangan serius. Penolakan dari masyarakat di lima nagari yang dilewati trase jalan tol membuat pengerjaan di segmen tersebut belum dapat dimulai.
“Secara regulasi tidak ada masalah. Tapi di lapangan, kami menghadapi tantangan penolakan dari masyarakat. Ini menjadi fokus utama kami,” tegasnya.
Lebih lanjut, Era mengungkapkan bahwa ruas Sicincin–Bukittinggi sebagai bagian akhir dari koridor utama Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Sumbar–Riau telah tercantum dalam Green Book dan Blue Book Bappenas. Ruas ini juga telah masuk ke dalam rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Meski demikian, kepastian sumber pembiayaan proyek tersebut masih dalam tahap kajian. Sejumlah skema sedang dibahas, seperti pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pinjaman luar negeri, atau pendanaan langsung oleh PT Hutama Karya selaku badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah untuk membangun tol.
“Skema pembiayaannya memang belum final. Tapi yang pasti, kita tidak bisa memulai pembebasan lahan sebelum trase dan pendanaannya dipastikan,” ujar Era.
Risiko Sosial dan Kajian Alternatif
Salah satu isu krusial dalam pembangunan jalan tol ini adalah persoalan sosial-budaya, terutama di kawasan padat penduduk di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam. Berdasarkan desain dasar (basic design) dari PT Hutama Karya, jalur tol dirancang melintasi sejumlah nagari, seperti Durian Gadang, Batu Hampa, Simarasok, Tabek Panjang, dan Canduang.
