JAKARTA, HARIANHALUAN.ID — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PAN H. Arisal Aziz menilai penguatan dan efektivitas layanan imigrasi di Labuan Bajo adalah hal yang prioritas untuk dikejar.
Hal itu disampaikannya saat Reses bersama Komisi XIII ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (25/07/2025).
Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau langsung layanan hukum dan keimigrasian di daerah destinasi pariwisata super prioritas tersebut, serta merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi terhadap pelaksanaan tugas mitra kerja di bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), keimigrasian, dan pemasyarakatan.
Politisi asal Sumbar ini menyebut bahwa Labuan Bajo adalah destinasi wisata internasional yang menjadi super prioritas nasional. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu meningkatkan perihal layanan imigrasinya.
“Berapa jumlah wisatawan ke Labuan Bajo? Labuan Bajo ini favorit wisatawan nih, terkhusus wisatawan asing. Dari data yang kami peroleh, periode Januari-April 2025 saja sudah sebanyak lebih kurang 58 ribu wisatawan yang keluar masuk Labuan Bajo. Tentunya jumlah ini diprediksi akan meningkat hingga akhir tahun ini,” sebut H. Arisal.
“Jadi, sudah semestinya layanan imigrasi di Labuan Bajo untuk selalu sigap dan meningkatkan efektivitasnya.Peningkatan status kantor imigrasi ini dari kelas II menjadi kelas I sangat layak dipertimbangkan untuk menunjang kelancaran mobilitas lintas negara,” imbuhnya.
Selain isu keimigrasian, Komisi XIII juga menyoroti fenomena maraknya tindak pidana di wilayah NTT, terutama yang berdampak pada peningkatan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Ia mendorong upaya pencegahan yang lebih kuat dari pemerintah daerah, masyarakat, dan tokoh agama dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan sehat.
Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Silvester Sili Laba, turut menjelaskan bahwa layanan hukum terus diperluas hingga ke daerah terpencil dan destinasi wisata strategis, termasuk Manggarai Barat. Ia menyebut bahwa penyuluhan dan konsultasi hukum terus digalakkan, termasuk layanan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan fasilitasi penyusunan regulasi daerah.
“Kami terus berupaya memperluas akses layanan hukum berbasis digital dan mobile service, serta mendorong terbentuknya regulasi yang melindungi kekayaan intelektual lokal. Tantangan terbesar kami saat ini adalah terbatasnya sumber daya manusia dan pemangkasan anggaran,” ujarnya seperti ditulis website resmi Sekjen DPR RI. (h/rel)
