PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memastikan seluruh proyek konstruksi tahun anggaran 2024 dikerjakan sepenuhnya oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) lokal. Namun, di balik klaim proteksi itu, sektor konsultan masih dikuasai perusahaan luar daerah akibat keterbatasan kapasitas pelaku lokal dan tarik-menarik kepentingan asosiasi.
Kepala Biro (Kabiro) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Sumbar, Cerry, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk berpihak pada pelaku usaha lokal. Hal itu diatur melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Sumbar Nomor 516 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Pemprov Sumbar.
“Kami pastikan pengadaan sektor konstruksi selama tahun anggaran 2024 itu 100 persen dilaksanakan oleh UMKK lokal. Jadi, tidak ada lagi perusahaan luar,” kata Cerry, didampingi Kabag Pengelolaan PBJ Andrizky, saat ditemui Haluan di kantornya, Rabu (13/8/2025).
Baca Juga: Ribuan Kontraktor Lokal di Sumbar Berguguran! Hanya Tersisa 275 dari 1.800 Perusahaan
Menurut Cerry, seluruh proses pengadaan kini diarahkan melalui e-purchasing lewat e-Katalog lokal. Hanya jika barang atau jasa tidak tersedia di e-Katalog lokal, barulah diperbolehkan mencari di e-Katalog nasional. Selain itu, penyedia jasa diwajibkan memiliki NPWP Sumbar dan rekening di Bank Nagari Syariah untuk memastikan keuntungan tetap berputar di daerah.
“Pada 2024, hampir semua proyek menggunakan e-purchasing. Tender hanya dua paket, selebihnya melalui e-Katalog lokal. Datanya lengkap di Dashboard Pembangunan Sumbar, bisa dicek langsung,” ucapnya.
Namun, kondisi berbeda terjadi di sektor konsultan. Cerry mengakui, sejumlah proyek masih harus menggunakan konsultan dari luar daerah. Hal itu terutama terjadi pada proyek skala besar, seperti pengawasan jalan tol, yang menuntut kapasitas tinggi dan belum sepenuhnya mampu ditangani perusahaan lokal.
“Kalau bicara paket tertinggi, kita di Sumbar punya apa? Jalan tol saja belum selesai. Sementara perusahaan dari luar, seperti Jakarta dan Bandung, sudah biasa mengawasi proyek besar. Mana bisa kita lawan,” ujarnya.
Lebih jauh, Cerry menyoroti peran asosiasi konsultan seperti Inkindo, Perkindo, dan Intakindo, yang dinilainya justru membuka pintu bagi perusahaan luar untuk masuk ke Sumbar.
