PADANG, HARIANHALUAN.ID – Suasana akademik di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang memanas menjelang pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) 2025.
Mahasiswa menyuarakan penolakan atas rencana kehadiran Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam acara buka tahun perkuliahan itu. Penolakan itu disampaikan secara terbuka melalui pernyataan sikap yang dipublikasikan oleh akun media sosial @demauinibpadang_, Selasa (19/8/2025).
Dalam pernyataannya, mahasiswa menilai kehadiran Gubernur Mahyeldi tidak layak mendapat ruang di kampus karena dinilai telah gagal menuntaskan sejumlah persoalan strategis dan krusial.
Mereka merujuk pada laporan yang dilayangkan ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi dan pelanggaran etika dalam penanganan kasus di Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya terkait persoalan konflik agraria dan tenurial di pulau Sipora, Mentawai.
“PBAK adalah momen penting untuk menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan pengabdian pada masyarakat kepada mahasiswa baru. Kehadiran seorang pemimpin yang rekam jejaknya diragukan justru akan merusak esensi kegiatan ini dan memberikan contoh buruk,” tulis mahasiswa dalam pernyataan sikapnya.
Lebih jauh, mereka menyebut kampus harus menjadi ruang bebas untuk mengkritisi kekuasaan, bukan justru memberi legitimasi kepada pejabat publik yang dinilai bermasalah.
Bahkan, mahasiswa mengutip pesan tokoh pergerakan Tan Malaka yang berbunyi “Tuan rumah tidak akan berunding dengan maling yang menjarah rumahnya. Kami adalah tuan rumah di kampus kami, dan kami menolak kehadiran siapapun yang terindikasi telah menjarah hak-hak rakyat,”.
