“Meski begitu, dalam penyusunan masterplan yang baru, kita akan tetap mengacu pada kondisi eksisting (drainase) lama, kita juga akan melihat apakah nanti perlu penambahan saluran drainase, pelebaran, pembersihan / pengerukan sedimen, maupun diperlukan penanganan khusus, seperti penggunaan pompa ataupun drainase sistem polder,” terang Kadis PUPR itu.
Penyusunan masterplan drainase ini melibatkan sejumlah pihak terkait, baik instansi pusat, provinsi dan kota serta seluruh camat se-Kota Padang.
“Saat ini kita masih dalam tahap penyampaian laporan pendahuluan dari konsultan. Dan diharapkan masukan dan saran dari seluruh peserta rapat demi kesempurnaan dokumen yang sedang kita susun.” terang Kabid Program dan Jasa Konstruksi, Novianti.
Diakui Novianti, secara geografis Kota Padang memang berada di belakang garis pantai. Kondisi ini membuat Kota Padang rawan dilanda banjir dan pasang surut.
“Namun begitu, kita tetap berkomitmen untuk meminimalisir terjadinya banjir dan genangan,” jelasnya.
Pada pertemuan ini, hadir perwakilan dari BWS Sumatera V, BPBPK / BPPW Sumatera Barat Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, BPJN Sumatera Barat Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Dinas SDABK Sumbar, Dinas BMCKTR Sumbar, Dinas Perkimtan Sumbar, Dinas Kehutanan Sumbar, dan lainnya. Selain itu hadir sejumlah kepala OPD di Pemko Padang, seluruh camat se-Kota Padang, seluruh Kepala Bidang di Dinas PUPR, serta Kepala UPT di bawah lingkup dinas tersebut. (*)
