Di sisi lain, industri sawit Sumbar juga dihantui persoalan ninja sawit, aksi pencurian buah sawit yang merugikan perusahaan maupun petani plasma. Modus ini kian marak dengan menjamurnya pabrik brondolan penerima buah curian.
Tak berhenti di sana, GAPKI juga menekankan komitmen keberlanjutan lingkungan. Asosiasi bahkan membentuk kompartemen khusus untuk memastikan anggotanya taat regulasi. Mulai dari penerapan PROPER, pengelolaan limbah B3, hingga aturan terbaru limbah domestik.
“Kalau IPAL bocor atau limbah mencemari lingkungan, risikonya bukan sekadar reputasi, tapi juga hukum. Oleh karena itu, keberlanjutan jadi prioritas utama,” ucap Bambang.
Dengan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, GAPKI Sumbar berharap pemerintah segera memberi kepastian hukum perpanjangan HGU. “Industri sawit di Sumbar bukan hanya soal ekspor atau minyak goreng, tapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Kami ingin semua berjalan seimbang,” ujarnya menutup. (*)
