PADANG PANJANG, HARIANHALUAN.ID — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih aktif meningkatkan literasi digital masyarakat serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Prioritas Presiden.
Hal ini disampaikan dalam audiensi bersama Pemerintah Kota Padang Panjang yang digelar di Ruang VIP Lantai II Balai Kota, Rabu (1/10/2025).
Rombongan Kemenko Polkam dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik, Syaiful Garyadi. Mereka diterima Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Indra Gusnady, Asisten Administrasi Umum, Ade Nafrita Anas dan kepala OPD terkait.
Dalam arahannya, Asdep Syaiful menyoroti maraknya konten negatif di media sosial. Ia meminta Pemko lebih giat mengedukasi masyarakat agar cerdas dan bijak dalam bermedia digital.
“Literasi digital penting agar masyarakat mampu menyaring informasi, menghindari konten negatif, dan memanfaatkan teknologi secara produktif,” ungkapnya.
Selain itu, Syaiful juga menegaskan perlunya monitoring Program Prioritas Presiden di daerah, seperti Makan Bergizi Gratis (SPPG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis.
“Program ini bukan sekadar bantuan, tetapi juga memberi dampak luas pada lapangan kerja dan perputaran ekonomi. Karena itu, pengawasan harus terus dilakukan agar pelaksanaannya berjalan aman dan tepat sasaran,” katanya.
Sekdako Sonny menyampaikan, sejumlah program sudah berjalan di Kota Padang Panjang. SPPG telah terlaksana di salah satu lokasi sekolah, Koperasi Merah Putih terbentuk dan berbadan hukum, serta Cek Kesehatan Gratis rutin dilaksanakan. Sementara itu, untuk Sekolah Rakyat masih dalam tahap persiapan lokasi.
“Kami berharap keberadaan Sekolah Rakyat nantinya bisa membantu masyarakat kurang mampu agar tetap melanjutkan pendidikan. Dukungan dan masukan dari Kemenko Polkam sangat berarti bagi kelancaran program ini,” ujarnya.
Audiensi ini menjadi momentum memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, literasi digital yang kuat, dan keberhasilan program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. (*)
