“Sederhananya, kalau pendapatan berkurang, maka belanja pun tentu harus ikut dikurangi. Jadi, nanti mungkin akan kami lihat kembali. Mana yang bisa dirasionalisasi, akan dirasionalisasi. Dan kegiatan yang tidak terlalu prioritas mungkin akan ditiadakan,” katanya. (*)
Rp2,6 Triliun TKD “Disunat” Pusat, Sumbar di Bawah Bayang-Bayang Krisis Fiskal
