“Sinkronisasi data penerima manfaat menjadi kunci agar pembagian makanan bergizi berjalan adil dan tidak menimbulkan risiko. Kami memastikan setiap tahap produksi hingga distribusi pangan diatur sesuai pedoman Menu Bergizi (MBG) nasional,” ujar Dola.
Dola menambahkan, sinergi antara Polda Sumbar, BGN, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya akan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem distribusi pangan yang aman dan berkelanjutan di tingkat daerah. Ia juga mendorong agar standar dapur umum berbasis MBG dapat diterapkan di seluruh Polres dan institusi pemerintah lainnya.
Kegiatan yang berlangsung di kawasan Lolong, Padang, itu turut dihadiri seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Sumbar serta perwakilan BGN.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun ketahanan pangan dan gizi masyarakat yang tangguh, sekaligus mencegah terulangnya kasus-kasus keracunan massal yang belakangan marak terjadi di berbagai daerah. Termasuk di wilayah Kabupaten Agam beberapa waktu lalu. (*)
