PADANG, HARIANHALUAN.ID – Di tengah kompleksitas pembangunan nasional dan meningkatnya tantangan sosial di daerah, keberadaan figur perempuan di lingkar kepemimpinan daerah sering kali masih dipandang sekadar pendamping simbolik. Padahal, di balik keberhasilan banyak kepala daerah, terdapat sosok istri yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan nilai, moral, dan ketahanan keluarga.
Menyadari hal tersebut, Biro Pembinaan Keluarga Kepala Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan perdana bertema “Istri Kada-Wakada Mengoptimalkan Peran Ispimda” melalui platform Zoom Meeting, belum lama ini.
Kegiatan yang diikuti oleh para istri kepala daerah dan wakil kepala daerah PKS dari seluruh Indonesia ini bertujuan menjadi ruang silaturahmi, konsolidasi, sekaligus penguatan peran strategis perempuan dalam mendukung arah pembangunan nasional. Dalam konteks politik dan pemerintahan, perempuan yang berada di lingkaran kekuasaan sering dihadapkan pada dilema: antara peran domestik dan tanggung jawab sosial. Forum ini mencoba menjawab tantangan tersebut dengan menegaskan bahwa peran perempuan tak berhenti di ranah rumah tangga, melainkan juga sebagai penggerak nilai-nilai keadilan dalam pembangunan.
Ketua Biro Pembinaan Keluarga Kepala Daerah PKS, Nevi Zuairina, menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan momen penting untuk memperkuat kontribusi istri kepala daerah dalam membangun bangsa dari basis keluarga. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berbicara soal kebijakan dan angka-angka ekonomi, tetapi juga tentang nilai, etika, dan keberpihakan kepada masyarakat. “Istri kepala daerah berperan sebagai penjaga nilai dan penguat moral bagi pemimpin daerah,” ujar Nevi dalam sambutannya.
Lebih jauh, Anggota DPR RI Komisi VI itu menjelaskan bahwa PKS memandang keluarga sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Sebab, dari keluarga yang kuat akan lahir masyarakat yang tangguh, berdaya saing, dan bermartabat. Dalam konteks ini, para istri kepala daerah yang tergabung dalam Ispimda (Ikatan Istri Kepala dan Wakil Kepala Daerah PKS) diharapkan mampu memainkan tiga peran strategis yang tak terpisahkan: sebagai penggerak ketahanan keluarga, inspirator gerakan sosial, dan penjaga integritas pemimpin daerah.
Nevi menyoroti bahwa banyak kebijakan publik kehilangan sentuhan kemanusiaan karena lemahnya basis nilai di lingkar pengambil keputusan. Oleh sebab itu, optimalisasi peran Ispimda menjadi penting agar perempuan tidak hanya menjadi pendamping simbolis, tetapi juga motor perubahan sosial yang menumbuhkan empati dan moralitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. “Kita harus memastikan pembangunan yang dijalankan tidak kehilangan sentuhan kemanusiaan,” ujarnya.
Melihat dinamika sosial yang semakin kompleks, mulai dari meningkatnya perceraian, degradasi moral anak muda, hingga tekanan ekonomi rumah tangga, PKS menilai perlu adanya pembinaan yang terstruktur bagi para istri kepala daerah. Karena mereka berpotensi menjadi role model dan agen perubahan sosial yang efektif di tengah masyarakat. Dari sinilah Biro Pembinaan Keluarga Kepala Daerah PKS merancang berbagai program lanjutan.
“Istri kepala daerah bukan pelengkap jabatan suami, tetapi penentu arah keluarga dan masyarakat,” tegas Nevi. Ia menambahkan bahwa di era modern ini, perempuan memiliki peran ganda: menjaga keharmonisan keluarga sekaligus menjadi penggerak sosial yang memastikan kebijakan publik berpihak kepada rakyat kecil. Kedua peran itu, kata dia, tidak boleh dipertentangkan, melainkan harus disinergikan. (*)
