PADANG, HARIANHALUAN.ID — Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumbar mencatat, realisasi belanja pemda di Sumbar hingga Agustus 2025 baru mencapai Rp14,52 triliun atau sekitar 49,49 persen dari pagu anggaran Rp29,35 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Muhammad Dody Fachrudin, Rabu (22/10) menyebutkan, belanja daerah Sumbar masih didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp8,59 triliun atau 59,15 persen dari total belanja keseluruhan. Jumlah ini mengalami kenaikan 4,46 persen dibanding periode sama tahun lalu.
“Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan meningkatkan pemerataan ekonomi, antara lain melalui upaya pengendalian inflasi dengan tetap menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial,” katanya.
Sementara itu, dana Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Agustus 2025 sudah disalurkan senilai Rp13,87 triliun atau sudah terealisasi 64,61 persen dari pagu Rp21,47 triliun. Realisasi belanja TKD ini didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp10,02 triliun atau 72,28 persen dari total TKD.
“DAU ini dialokasikan kepada provinsi dan Kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) tercatat telah disalurkan sebesar Rp398,07 miliar atau sebesar 60,16 persen dari pagu Rp661,73 miliar. realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 71,74 persen.
