“Kita harus menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat pantas dan layak mendapatkan pengakuan sebagai daerah ODF,” tegasnya.
Selain isu sanitasi, Bupati Yulianto juga mengimbau wali nagari untuk mengaktifkan pemanfaatan pekarangan keluarga sebagai upaya mendukung ketahanan pangan rumah tangga.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Pasaman Barat, Sifrowati Yulianto, menekankan pentingnya sinergi antara PKK dan pemerintah dalam memperkuat ketahanan keluarga.
“Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK harus dilakukan secara optimal dan tepat sasaran. Program yang terkait dengan kesehatan dan gizi keluarga merupakan agenda utama pemerintah, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun nagari,” ujarnya.
Sifrowati menambahkan, permasalahan seperti stunting, kemiskinan, dan dampak globalisasi bukan hanya terjadi di Pasaman Barat, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Karena itu, PKK diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut dengan dukungan masyarakat.
“Sebagai Ketua PKK, saya menekankan pentingnya peran keluarga dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Dengan menanam cabai dan sayuran di rumah, keluarga dapat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” tuturnya.
Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi keluarga lain untuk memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif dan berkelanjutan.
“Saya mengajak seluruh pengurus PKK di tingkat kabupaten, kecamatan, dan nagari, bersama unsur pemerintah dan keluarga, untuk terus meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam kegiatan ketahanan pangan keluarga. Mari kita tanam cabai, sayuran, dan buah-buahan u
ntuk masa depan yang lebih baik,” tutupnya. (*)
