PADANG, HARIANHALUAN.ID- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mengajak generasi muda untuk menjadi penggerak utama dalam pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045.
Muhidi menegaskan, semangat Sumpah Pemuda harus diterjemahkan dalam aksi nyata, terutama melalui inovasi, pendidikan, dan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Muhidi saat upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (28/10/2025).
“Pemuda tidak cukup hanya bersemangat, tapi harus mampu berinovasi dan berkontribusi. Masa depan Sumatera Barat ada di tangan mereka,” ujar Muhidi.
Ia menyebut DPRD terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan menengah dan kejuruan (SMA/SMK) agar lulusan muda siap bersaing di dunia kerja. Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumbar 2025–2029, pemerintah menargetkan 79,2 persen lulusan pendidikan menengah dan tinggi bekerja sesuai bidang keahlian pada 2029.
Muhidi menilai, target tersebut hanya dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat.
“Semangat Sumpah Pemuda bukan hanya soal persatuan, tapi juga tentang keberanian berperan. Pemuda harus hadir sebagai pelaku perubahan di nagari dan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy yang Inspektur Upacara mengajak generasi muda untuk terus bergerak, berinovasi, dan berkontribusi nyata demi mewujudkan Indonesia yang maju.
Vasko menekankan pentingnya peran pemuda sebagai pelaku perubahan di era digital dengan semangat adaptif, kreatif, dan berintegritas. Ia juga mengingatkan agar perbedaan suku, agama, dan budaya dijadikan kekuatan untuk menjaga persatuan bangsa.
“Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan kebencian. Gunakan ilmu dan kreativitas untuk membangun, bukan meruntuhkan,” pesannya.
Dalam kesempatan itu, Wagub menyerahkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi kepada 17 sekolah serta penghargaan Lomba Nagari/Desa Bersih kepada 12 nagari yang disponsori PT Tirta Investama Pabrik Solok.
Upacara dihadiri Forkopimda Sumbar, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua BKOW, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, serta pimpinan instansi vertikal dan BUMN/BUMD. (*)
