“Ini sangat menyedihkan. Kita berharap praktik ini tidak pernah terjadi lagi. Transparansi itu krusial untuk membangun kepercayaan publik, apalagi kementeriannya baru,” katanya.
Lisda menegaskan bahwa kebijakan haji harus dibuat dengan pertimbangan matang serta berpihak pada kepentingan jamaah di seluruh Indonesia. (*)
