Sebagai anggota Komisi VIII yang bermitra dengan Kementerian Sosial dan BNPB, Lisda menyatakan akan mendorong percepatan proposal bantuan kebencanaan dari daerah terdampak. Bantuan ini mencakup logistik, kebutuhan dasar masyarakat, hingga pemulihan pascabencana maupun infrastruktur.
“Terkait hal ini, saya sudah mengkomunikasikan beberapa kebutuhan mendesak ke Kementerian Sosial dan BNPB. Proposal dari daerah sedang kita kawal agar segera ditindaklanjuti,” tuturnya.
Lisda menyebut bahwa dirinya terus berkoordinasi dengan Kepala BNPB RI untuk mempercepat penanganan pascabencana di Sumbar. Menurutnya, percepatan pendataan kerusakan rumah warga, fasilitas umum, dan infrastruktur menjadi kunci agar bantuan pusat segera turun.
“Koordinasi dengan BNPB kita lakukan secara intensif. Kita ingin penanganan pascabencana di Sumbar lebih cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan di lapangan. Dalam waktu dekat Kepala BNPB juga rencananya akan turun langsung ke Sumbar, khususnya di Padang Pariaman,” jelasnya.
Di tengah potensi cuaca ekstrem, Lisda mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama yang tinggal di bantaran sungai, lereng perbukitan, dan wilayah rawan banjir maupun longsor.
“Masyarakat harus tetap waspada. Keselamatan adalah yang utama,” ujarnya.
