PADANG, HARIANHALUAN.ID — Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat menyampaikan bahwa sedikitnya 16 ruas jalan provinsi mengalami kerusakan akibat rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda sejak 21 November 2025.
Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Armizoprades, menyebut total terdapat 54 titik kerusakan yang tersebar di sejumlah jalur vital, mulai dari badan jalan yang amblas, bahu jalan yang terban, material longsor yang menimbun badan jalan, jembatan rusak berat, hingga ruas yang tertutup pohon tumbang.
“Skala kerusakannya besar dan berdampak langsung pada pergerakan warga serta distribusi bantuan. Tim kita terus bergerak di seluruh wilayah terdampak, terutama untuk membuka jalur evakuasi dan logistik,” ujar Armizoprades, Minggu (30/11/2025).
Berdasarkan pemetaan sementara, 54 titik permasalahan terdiri dari badan jalan amblas, bahu jalan terban, longsoran besar yang mengisolasi akses, jembatan yang mengalami kerusakan struktural, dan beberapa ruas yang ditutup pohon tumbang akibat angin kencang dan derasnya aliran air.
Kepala Bidang Bina Marga, Adratus Setiawan, menambahkan bahwa pendataan di lapangan masih berlangsung, namun laporan sementara menunjukkan adanya 16 ruas jalan provinsi yang terdampak.
Di antaranya ruas Mangopoh–Padang Luar, Panti–Simpang Empat, Batas Payakumbuh–Suliki–Koto Tinggi, Pangkalan Koto Baru–Sialang–Gelugur, Palupuah–Pua Gadih–Koto Tinggi, Simpang Koto Mambang–Balingka, Matur–Palambayan, Palambayan–Palupuh
Kemudian Simpang Gantiang Payo–Sumani, Pintu Angin–Labuah Saiyo, Sijunjuang–Tanah Badantuang, Guguak Cino–Sitangkai, Teluk Bayur–Nipah–Purus, Teluk Kabung–Mandeh–Tarusan, Lubuak Sikapiang–Talu, dan ruas Lubuk Basung–Sungai Limau.
“Data ini masih bersifat sementara. Banyak daerah masih sulit diakses dan beberapa jalur belum bisa didokumentasikan sepenuhnya karena kondisi di lapangan dinamis,” kata Adratus.
Ia menegaskan bahwa sesuai arahan Gubernur Sumbar, prioritas utama saat ini adalah membuka akses di seluruh jalur evakuasi dan jalur pendistribusian bantuan. Upaya percepatan dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, serta dukungan TNI/Polri, relawan, dan masyarakat setempat.
“Ini bukan sekadar perbaikan infrastruktur. Ini adalah kerja kemanusiaan. Setiap jalur yang terbuka kembali adalah nyawa, bantuan, dan harapan yang bisa segera sampai kepada warga terdampak,” pungkas Adratus. (*).
