PADANG, HARIANHALUAN.ID — Desakan keras dilontarkan Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, terkait maraknya aktivitas ilegal logging di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Bukit Barisan.
Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, Andre menantang langsung Gubernur Sumbar Mahyeldi untuk menunjukkan ketegasan dan menghentikan apa yang ia sebut sebagai “pembiaran berulang” terhadap kerusakan lingkungan yang kini terbukti memicu bencana ekologis menyebabkan sejumlah daerah dihantam Galodo.
Dalam video tersebut, Andre terlihat menegaskan bahwa pemerintah provinsi bersama seluruh unsur Forkopimda memiliki kewenangan penuh untuk menindak para pelaku maupun para pembeking aktivitas pembalakan liar yang kini semakin merajalela.
“Pak Gubernur Mahyeldi, kita minta ketegasan Bapak. Berkuasa itu bermanfaat, Pak Gubernur. Minta Pangdam dan Kapolda melakukan operasi pemberantasan ilegal logging di atas itu. Tangkap itu pembalak liar,” tegas Andre dengan nada keras.
Ia menilai bahwa lemahnya penindakan dan minimnya inisiatif pemerintah daerah telah membuka ruang tumbuhnya jaringan ilegal logging di kawasan hutan yang seharusnya dilindungi.
Menurut Andre, dampaknya tak lagi bisa dipandang remeh, karena bencana hidrometeorologi yang menimpa sejumlah daerah di Sumbar belakangan ini diduga kuat berkaitan dengan kerusakan parah di hulu.
“Kalau pemerintah nggak tegas pemerintah provinsi sama Forkopimda, bencana alam ini akan terus berulang. Ayo Pak Mahyeldi, ditunggu Pak Gubernur,” lanjutnya.
Pernyataan Andre ini sekaligus menjadi tantangan politik terbuka kepada Gubernur Mahyeldi, yang selama ini dinilai sejumlah kalangan belum menunjukkan langkah konkret dalam menghentikan rantai ilegal logging maupun Ilegal Minning di gugusan rimba Bukit Barisan.
Desakan ini juga memperkuat dugaan bahwa ada aktor-aktor kuat yang membekingi operasi pembalakan liar tersebut, sehingga aktivitasnya dapat berjalan bertahun-tahun tanpa penindakan yang berarti.
Sikap keras Andre menjadi pertanyaan publik, apakah pemerintah provinsi benar-benar mampu dan mau mengusut tuntas para pelaku, termasuk jika terdapat pelibatan oknum aparat atau pejabat yang menjadi “tameng” para pembalak?
Isu pembiaran ini semakin mengemuka setelah sejumlah organisasi lingkungan, termasuk WALHI Sumbar, ikut menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap kawasan konservasi tersebut.
Hingga saat ini, pihak Pemprov Sumbar belum memberikan respons resmi atas desakan terbaru Andre Rosiade. Namun publik menilai, pernyataan itu merupakan alarm keras yang tidak lagi bisa diabaikan.
Terlebih ketika bencana terus menimbulkan korban dan kerugian di berbagai daerah tanpa adanya perubahan signifikan dalam kebijakan maupun penegakan hukum.
Jika benar ada pembeking di balik operasi ilegal logging di SM Bukit Barisan, publik kini menunggu apakah Gubernur Mahyeldi berani menjawab tantangan tersebut atau kembali membiarkan isu ini berlalu begitu saja. (*)
