PADANG, HARIANHALUAN.ID- Di tengah duka mendalam yang menyelimuti Sumatera Barat pasca bencana galodo dan banjir bandang, DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumbar mengerahkan tim kemanusiaannya ke sejumlah titik terdampak. Penyaluran bantuan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPW PKS Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, yang juga menjabat Gubernur Sumatra Barat.
Bencana hidrometeorologi yang menyapu 16 kabupaten/kota itu menimbulkan kerusakan masif dan kerugian finansial yang telah menembus lebih dari Rp1 triliun.
Data yang dihimpun dari Posko Terpadu Pemprov Sumbar mencatat 132 korban meninggal dunia, sementara 118 warga masih hilang dan proses pencarian terus dilakukan.
“Kerusakan ini dihimpun dari posko terpadu di kantor gubernur. Data diperbarui dua kali sehari karena laporan dari daerah terdampak terus masuk,” ujar Mahyeldi, Senin (1/12/2025).
Dalam penyaluran bantuan hari ini, Mahyeldi menegaskan bahwa PKS Sumbar fokus pada wilayah yang hingga kini belum sepenuhnya terjangkau bantuan pemerintah maupun lembaga lainnya.
Beberapa nagari di Kabupaten Agam, Tanah Datar, serta sebagian wilayah Pesisir Selatan disebut masih mengalami kendala akses karena putusnya jembatan dan longsoran besar.
“Banyak titik terdampak yang masih terisolasi. Karena itu, tim PKS kami bagi ke beberapa sektor, terutama yang belum tersentuh bantuan. Prinsipnya: jangan ada warga yang terabaikan,” ujarnya.
Bantuan yang disalurkan DPW PKS meliputi logistik pangan, air bersih, perlengkapan bayi, tenda darurat, pakaian hangat, serta layanan dapur umum bergerak.
Mahyeldi menambahkan bahwa PKS tengah mengkoordinasikan dukungan relawan tambahan dari kabupaten/kota yang tidak terdampak berat.
Berdasarkan laporan terbaru, dampak fisik bencana ini menyasar hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, 33.000 lebih rumah warga rusak, 16.000 hektare lahan pertanian gagal panen, 99 sekolah, 12 fasilitas kesehatan, 72 rumah ibadah, dan 13 perkantoran mengalami kerusakan berat.
Begitupun dengan jaringan irigasi dan infrastruktur penunjang ekonomi lumpuh. Tercatat sebanyak 72 irigasi, 10 bendungan, serta sejumlah jembatan dan ruas jalan utama rusak.
Kerusakan berat pada jalur utama membuat distribusi bantuan harus ditempuh lewat jalur alternatif, bahkan harus menggunakan perahu dan membawa barang secara manual.
Sejak status tanggap darurat ditetapkan pada 25 November 2025, Pemprov Sumbar berpacu memulihkan jalur transportasi dan layanan dasar. Mahyeldi menegaskan bahwa upaya pembukaan akses jalan provinsi dan nasional terus dikebut.
“Kami ingin memastikan semua bantuan bisa masuk. Air bersih, logistik, dan layanan kesehatan harus sampai ke titik pengungsian tanpa hambatan,” katanya.
Di tengah situasi darurat ini, penyaluran bantuan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk PKS Sumbar, menjadi sokongan vital bagi puluhan ribu warga terdampak.
“Bencana ini berat, tapi solidaritas kita lebih kuat. PKS akan terus bersama masyarakat, dari masa tanggap darurat sampai pemulihan,” tutup Mahyeldi. (*)
