“Dari 106 Nagari baru, jika saja per nagari itu akan diserap 15 orang untuk jadi wali nagari dan perangkatnya, maka akan ada 1.590 orang yang mendapatkan lapangan kerja. Diperkirakan masing-masing nagari akan mendapatkan Rp800 juta dana desa dari pusat, maka ada Rp84,8 miliar dana pusat akan masuk ke Sumbar melalui nagari baru,” ungkap Doni.
Selain itu, diharapkan dapat lebih mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, mempercepat, serta lebih meratakan pembangunan daerah sampai ke daerah-daerah terdepan, yaitu nagari. Diharapkan juga dengan hadirnya nagari baru ini, para pemuda dan pemudi di Sumatera Barat yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk dapat bergabung dan berperan aktif secara langsung dalam pemerintahan nagari yang baru diresmikan, apakah dalam posisi sebagai wali nagari, ataupun perangkat nagari nantinya.
Sementara itu, Pemerintah Pusat meminta kepada Pemprov. Sumbar dan Pemkab. yang mengusulkan penataan pemerintahan nagari, agar berkomitmen untuk dapat menjaga kesatuan masyarakat adat yang telah ada, jangan sampai pemekaran nagari kontra produktif dengan tatanan sosial kemasyarakatan.
Lebih lanjut, Kabiro Pemerintahan Doni Rahmat menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.
“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih yang tiada hingga kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak/ibu Anggota DPR RI yang ikut proaktif mendorong percepatan, seluruh unsur Tim Penataan Desa Tingkat Pusat, Tim Penataan Nagari/Desa Prov. Sumbar, dan Tim Penataan Nagari kab. Pasaman, Kab. Agam dan Kab. Pasaman Barat, yang telah bekerja keras dalam pelaksanaan seluruh proses penataan nagari ini dari awal sampai dengan penyerahan kode wilayah,” sebutnya.
Pelaksanaan penyerahan kode wilayah ini juga turut dihadiri oleh Bupati Agam, Bupati Pasaman Barat dan Sekdakab. Agam, serta perwakilan tim penataan nagari dari masing-masing kabupaten. (*)
