“Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan listrik. Untuk itulah, PMN hadir sebagai pengejawantahan keadilan, dimana PLN membangun infrastruktur energi di seantero nusantara, terutama daerah tertinggal, terpencil dan merupakan pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antar negara,” ujarnya.
Adi menjelaskan, dalam upaya menerangi pelosok negeri, PLN memerlukan PMN yang akan meningkatkan elektrifikasi dan mewujudkan keadilan energi. Ia mengatakan, infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah 3T membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi, yaitu Rp25 juta sampai Rp45 juta per pelanggan.
“Sementara untuk melistriki pelanggan di daerah non 3T investasinya hanya Rp1-2 juta. Meski investasinya lebih tinggi berkali lipat, tapi pemerintah melalui PLN berkomitmen untuk melistriki seluruh penjuru negeri,” ucapnya.
Pada 2022, PLN mendapatkan alokasi PMN sebesar Rp5 triliun yang merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada rakyat dan akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur kelistrikan di seluruh Indonesia.
“Pengembangan infrastruktur ketenagalistikan di lokasi 3T secara komersial tidak feasible, tetapi PLN tetap harus melaksanakan pembangunan kelistrikan mengacu kepada sila ke-5 Pancasila,” ujarnya.
Adi menambahkan, untuk mempercepat target rasio elektrifikasi, PLN akan melakukan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh penjuru nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi pada tahun depan.
“Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatkan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pembayaran pajak dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat,” katanya. (*)
