“Tentunya hal ini menjadi acuan bagi kita untuk bisa mempertahankan dan bahkan meningkatkannya pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Makanya, kita dari KPU Solok Selatan terus memaksimalkan sosialisasi tahapan pemilu ini kepada masyarakat dari peran rekan-rekan media juga,” katanya menjelaskan.
Tidak hanya itu, untuk menyebarkan pemahaman dan pengetahuan tentang pemilu, peran pemangku adat juga sangat dibutuhkan perannya untuk menyebarkan informasi pemilu. Menurut Nila Puspita, pemangku adat sebagai tokoh masyarakat dapat berperan langsung dalam membantu menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat langsung.
“Peran media dalam memberikan informasi tentu dalam jangkauan secara luas. Setelahnya tentu peran pemangku adat yang akan menyosialisasikan langsung kepada masyarakatnya. Sehingga infromasi meluas dan masyarakat pun memahami, maka penyelenggaraan pemilu nanti tentunya akan dapat mencapai tujuannya,” ujarnya.
Kemudian untuk meningkatkan upaya-upaya tersebut, dari KPU Solok Selatan sendiri juga akan mengoptimalkan tahapan tanggapan masyarakat. Pada tanggapan ini, masyarakat secara langsung dapat memberikan aduan ataupun saran tentang adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Hal ini bisa dilakukan melalui kontak person dan juga mendatangi langsung Kantor KPU Solok Selatan.
“Sekarang ini kita memasuki tahapan pemilu verifikasi administrasi partai politik hingga pertengahan Oktober. Tentunya kita harus menjadi netralitas sebagai pelaksananya. Kita membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk tanggapan masyarakat ini, apabila ada dugaan kecurangan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu ini,” ujar Ketua KPU Solok Selatan tersebut.
Dengan begitu, KPU Solok Selatan berharap dengan adanya peran media pers dan pemangku adat sebagai unsur penting penggiatan sosialisasi, akan mampu mewujudkan Pemilu 2024 yang tidak hanya sukses secara penyelenggaraannya saja, akan tetapi juga sukses secara partisipasi masyarakatnya. (*)
