HARIANHALUAN.ID – UPK VII Koto bertransformasi ke Bumdesma yang bekerja sama dengan 12 pemerintah nagari, Kamis (15/12/2022).
Komitmen tersebut dihadiri Camat VII Koto, Nini Arlin, wali nagari se-VII Koto (12 nagari), Badan Pengawas UPK, UPK VII Koto, Tim Pendanaan SPP dan Tim Verifikasi sebanyak lebih kurang 30 orang yang hadir di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) VII Koto, Kamis (15/12/2022).
Dengan bertransformasinya UPK VII Koto ke Bumdesma ini merupakan hal yang positif dan menjadi kesepakatan bersama untuk perencanaan dan pengembangan kedepanya. Dalam hal ini sesuai dengan program dari Kementerian Desa, terkait dana desa yang akan digulirkan ke seluruh desa yang ada di Indonesia. Ini bertujuan salah satu penguat ekonomi rakyat melalui Bumdesma.
Camat VII Koto, Nini Arlin menegaskan bagaimana UPK yang bertransformasi ke Bumdesma ini mampu berkontribusi penuh dalam hal SPP kemasyarakat yang telah digulirkan di Tahun 2022 sebanyak 80 kelompok yang terealisasi lebih kurang Rp4 miliar.
“Dengan bergulirnya dana tersebut di tengah masyarakat, mampu meningkatkan ekonomi,” ujarnya.
Di samping itu, Nini menegaskan, dengan adanya transformasi UPK ke Bumdesma tersebut tidak hanya kegiatan SPP saja, tetapi bagaimana bisa dikembangkan lebih meluas lagi, seperti pengembangan produk unggulan nagari dalam wilayah VII Koto, yang tercakup dalam aspek ekonomi, sosial dan keagamaan.
Isi dari komitmen dalam pengembangan di Tahun 2023 UPK VII Koto sudah membuat master plan untuk pembangunan gedung sendiri. Selama ini hanya masih mengontrak. Jadi, harapan bersama UPK dan tim, bagaimana harus sudah memiliki kantor/gedung sendiri, dimana UPK sudah memiliki tanah yang siap dibangun. “Lebih cepat lebih baik,” ujar Camat VII Koto.
Ia mengatakan, percepatan pembangunan kantor tersebut dengan master plan yang telah dirancang dan disepakati, agar bisa terealisasi dengan baik. “Segala ide, kreasi dan inovasi yang ada di nagari bisa berkontribusi di gedung yang akan dibangun nantinya,” ujarnya segerakan pembentukan panitia pembangunan.
Ketua Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN), Azhar menerangkan, dengan transformasinya UPK ke Bumdesma, tentu langkah awal yang harus disepakati segera pembentukan panitia pembangunan, agar pembangunan kantor/gedung UPK bisa terlaksana dengan baik di Tahun 2023, dengan dilibatkan seluruh unsur ninik mamak yang ada di ranah dan rantau.
“Harapan bersama pembangunan gedung/kantor UPK bisa terlaksana dengan baik dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat VII Koto dan Pariaman pada umumnya,” ucapnya. (*)
