BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.ID — Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan riset, prevalensi stunting di Kabupaten Agam pada 2022 berada pada angka 24,6 persen, atau naik sebesar 5,5 persen dibanding tahun 2021 yang berada pada angka 19,1 persen.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dalduk KB PP dan PA) Kabupaten Agam, Surya Wendri, dalam kegiatan Sosialisasi, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Penanganan Stunting di Sumbar, yang diselenggarakan BKKBN Perwakilan Provinsi Sumbar di aula SMPN 1 Malalak, Kabupaten Agam, Kamis (23/2).
Kegiatan advokasi dan KIE dalam rangka penguatan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN Provinsi Sumbar tersebut, turut dihadiri anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, Camat Malalak, wali nagari, kader KB, dan undangan lainnya.
“Prevalensi stunting berupa Calon Pengantin (Catin) berjumlah 3.798, Catin di Elsimil 815 atau 21 persen, dan Catin yang didampingi 259 atau 32 persen. Untuk itu perlu upaya kita bersama untuk mendorong percepatan penurunan stunting di Sumbar, khususnya di Agam,” ujar Surya Wendri.
Ia mengatakan, kiat yang dilakukan dalam percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, nagari dan pemangku kepentingan lainnya.
Camat Malalak, Rahmad Fajri mengatakan, saat ini di Kecamatan Malalak terdapat 41 kasus stunting. Keluarga beresiko stunting sebanyak 270, jumlah KK 3.379, jumlah jiwa 10.823, jumlah PUS 1.397, jumlah ber- KB 672, tidak ber-KB 725.
“Dibutuhkan kerja keras kita semua dalam mengatasi persoalan stunting, salah satunya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi, Advokasi dan KIE Penanganan stunting yang diselenggarakan BKKBN bersama anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar, yang diwakili Ketua Tim Kerja Latbang, Nurbaiti Djabang mengatakan, berdasarkan data SSGI, prevalensi stunting Sumbar pada 2022 berada pada angka 25,2 persen atau berada di atas rata-rata nasional yang tercatat 21,6 persen. Angka stunting pada 2022 ini naik jika dibandingkan pada 2021 yang berada diangka 23, 3 persen.
“Memang butuh kerja keras dan perhatian semua pihak dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting di Sumbar, khusunya di Kabupaten Agam. Penanganan stunting harus dilakukan secara bersama sama dari hulu hingga hilir,” kata Nurbaiti Djabang. Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama mengatakan, upaya pemerintah untuk percepatan penurunan stunting tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting di 2024 bisa turun sebesar 14 persen. Upaya itu menjadi sebuah keharusan bagi pemangku kebijakan agar stunting dapat turun setidaknya 3 persen setiap tahunnya. (tot)
