HARIANHALUAN.ID – Sama halnya dengan Kota Payakumbuh, ratusan persoalan juga ditemukan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota selama melakukan pengawasan coklit. Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Yoriza Asra mengungkapkan bahwa daftar pemilih merupakan salah satu aspek penting untuk memastikan Pemilu 2024 berlangsung secara demokratis. Karena itu, semua pihak harus sama-sama mengawasi proses penyusunan data pemilih ini.
“Rabu (5/4) malam lalu, jajaran KPU Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2024 dan menetapkan sebanyak 293.201 pemilih, rinciannya 144.441 pemilih laki-laki dan 148.790 pemilih perempuan,” kata Yoriza Asra.
Selama proses coklit yang berlangsung sejak 12 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota juga menggunakan dua metode pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan uji petik hasil coklit.
“Selama proses coklit bahwa Bawaslu bersama jajaran telah memberikan saran perbaikan lisan sebanyak 406 kali serta 40 saran perbaikan secara tertulis,” kata Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Hubal (HP2H) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Ismet Aljannata didampingi Koordiv Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Zumaira.
Lebih lanjut, untuk proses uji petik, Bawaslu dan jajarannya telah melakukan uji petik di 1.205 TPS dari total 1.257 TPS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.
“Permasalahan lain yang kami temukan selama proses coklit adalah ditemukan sebanyak 205 Pantarlih dari total 1.257 Pantarlih yang tidak taat prosedur,” ujar Ismet.
Selama proses pengawasan proses coklit juga ditemukan sebanyak 22 Kepala Keluarga (KK) yang sudah dicoklit tapi belum ditempel stiker bukti coklit. Kemudian terdapat 53 KK yang belum dicoklit tapi sudah ditempel stiker. Terakhir, ditemukan sebanyak 61 pemilih yang luput dari proses coklit.
Salah satu temuan terparah yang didapati selama proses coklit di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah terkait perjokian yang dilakukan Pantarlih. Kondisi itu diketahui terjadi di dua kecamatan, yakni di Kecamatan Kapur IX dan Kecamatan Mungka.
“Temuan kita itu sudah kita sampaikan kepada KPU dan jajarannya untuk dilakukan perbaikan. Semua saran perbaikan yang kami sampaikan juga sudah ditindaklanjuti. Termasuk untuk yang menggunakan joki ini sudah dilakukan coklit ulang,” terangnya. (*)
