PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bakal melelang Novotel Bukittinggi pada Februari 2024 mendatang, atau enam bulan sebelum kontrak kerja sama Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Serah Guna dengan PT Grahamas Citrawisata Tbk selaku pengelola berakhir pada Agustus 2024. Dengan kata lain, Pemprov dipastikan tidak akan memperpanjang kontrak BOT dengan PT Grahamas Citrawisata Tbk, yang telah terjalin sejak Agustus 1990.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rosail menyebut, aset yang menjadi milik Pemprov Sumbar hanya berupa tanah. Sementara bangunan Novotel dan perlengkapan lainnya masih menjadi milik PT Grahamas Citrawisata Tbk. Namun setelah masa kontrak berakhir, sesuai dengan akta perjanjian Nomor 12.090/L/1990 pada tanggal 27 Agustus 1990, tanah beserta bangunan dan perlengkapan lainnya akan menjadi milik Pemprov.
Dalam akta tersebut, disepakati perjanjian kerja sama selama 30 tahun sejak Novotel dioperasikan, dengan dua tahun pertama masa pembangunan dan dua tahun lanjutan masa promosi. Kemudian, tahun berikutnya hingga 30 tahun masa operasional.
“Saat ini kami bersama tim appraisal tengah melakukan penghitungan nilai aset Novotel secara keseluruhan. Setelah itu, baru disiapkan penjaringan kerja sama baru,” kata Rosail kepada Haluan, Minggu (21/5).
Dalam hal ini, ada dua opsi skema kerja sama baru yang disiapkan setelah masa kerja sama BOT Novotel berakhir, yakni sewa dan kerja sama pemanfaatan (KSP). Jika menggunakan opsi kerja sama sewa, maka masa berlakunya paling lama hanya lima tahun, di mana perjanjian harus diperpanjang setiap tahun selama masa lima tahun. Menurut Rosail, skema sewa aset ini tidak cocok untuk bisnis hotel. Maka, skema yang paling mungkin digunakan adalah KSP, di mana masa berlaku KSP dapat ditetapkan selama lima tahun dan bisa terus diperpanjang.
“Nah, nanti pada bulan Februari 2024 Novotel akan dilelang. Jadi, ada masa transisi selama enam bulan sebelum kontrak BOT berakhir pada Agustus 2024,” katanya.
